Peran Rumah Sakit Harus Ditingkatkan

BANDUNG, KOMPAS.com - Rumah sakit (RS) merupakan tempat potensial untuk menjangkau peserta baru program keluarga berencana. Namun, peran rumah sakit sempat menurun sehingga perlu ditingkatkan kembali.

Demikian ditegaskan pelaksana harian Kepala BKKBN Pusat Muh Basir Palu di sela workshop nasional upaya peningkatan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) yang berlangsung Rabu (1/4) hingga Jumat (3/4) di Bandung.

"Sejak pelaksanaan desentralisasi, pelaksanaan KB di rumah sakit menurun. Peningkatan peran rumah sakit ini merupakan bagian penting dari revitalisasi program KB," kata Basir.

Basir mengatakan, bertambahnya pengetahuan masyarakat dan adanya stimulus biaya melahirkan dalam program Jamkesmas (dulu Askeskin) menjadi pendorong meningkatnya jumlah kelahiran di rumah sakit.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007 menunjukkan, di daerah urban, 13 persen persalinan terjadi di RS pemerintah dan 57 persen di RS swasta. Sementara, di daerah rural, 7 persen persalinan di RS pemerintah dan 22 persen di RS swasta.

Namun, data pelayanan KB di RS justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Tahun 2003, pelayanan KB di RS pemerintah mencapai angka 6,2 persen dan turun menjadi 4,9 persen di tahun 2007. Hal serupa juga terjadi di RS swasta.
Pada tahun 2003, pelayanan mencapai 3,4 persen dan turun menjadi 2,2 persen di tahun 2007.

"Sekitar dua juta persalinan dan keguguran terjadi di rumah sakit. Jika 50 persen saja bisa dijangkau, maka ada 1 juta akseptor baru KB," kata Basri.

Basir menambahkan, di masa lalu, hampir semua program dikaitkan dengan keluarga berencana. Namun, dengan perubahan kebijakan, rumah sakit menjadi tidak maksimal dalam mempromosikan KB, bahkan penyedia layanan kesehatan ini cenderung hanya menunggu.

"Intervensi oleh BKKBN sulit dilakukan. Sebab, rumah sakit bukan milik BKKBN, tetapi milik pemerintah daerah, swasta, dan lainnya," kata Basir.

Oleh sebab itu, peningkatan PKBRS membutuhkan kerja sama pihak lain yang terkait. Menurunnya PKBRS, kata Basir menyumbang dalam masih tingginya jumlah unmeet need, yakni peminat KB tetapi belum bisa mengakses pelayanan karena berbagai sebab. Data nasional menunjukkan angka unmeet need masih berada pada angka 9,1 persen dari target 6 persen.