Gerindra Tolak RUU Jaminan Produk Halal

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra melalui Ketua Umumnya Suhardi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal. Hal ini diungkapkan dalam acara diskusi lintas agama yang diselenggarakan Persaudaraan Indonesia Raya (PESIRA) di Wisma Isman Kosgoro, Menteng, Jakarta, Rabu (26/8).

"Kami sangat prihatin sekali terhadap pengajuan RUU ini. RUU ini jelas-jelas tidak sejalan dengan kesepakatan berbangsa kita, dan menimbulkan kerawanan sosial. Sama seperti saat perancangan UU pornografi beberapa waktu yang lalu, Partai Gerindra saat ini juga menolak disahkannya RUU JPH," tegas Suhardi.

Dalam kesempatan ini juga Suhardi menganjurkan anggota DPR untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. "Seperti air bersih, harusnya anggota DPR berpikir berapa liter air bersih kita yang dijajah oleh orang luar. Karena, dengan adanya air kemasan petani kita jadi sulit mengairi sawah mereka, terang saja sumber mata air bersih diangkut oleh perusahaan-perusahaan air minum, malah kita harus membiayai jalanan yang rusak karena truk-truk tronton mereka," katanya.

Tokoh lain yang juga hadir pada diskusi tersebut adalah Separ Supit dari PESIRA; AS Kobalen mewakili agama Hindu; Bonar Simangunsong, penasihat Partai Damai Sejahtera (PDS), tokoh agama Kristen; dan anggota Komisi VIII DPR Tiurlan Hutagaol. Semuanya berharap, seiring masuknya anggota Partai Gerindra ke DPR pada Oktober nanti, RUU ini bisa ditunda atau bahkan gagal diloloskan.