Negara Lebih Sejahtera Berkat Kontrasepsi

Jakarta, Kompas.com - Indikator kesejahteraan suatu bangsa dipengaruhi oleh tingkat kematian ibu dan kematian bayi. Saat ini target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) untuk penurunan angka kematian ibu ditargetkan 102 per 100.000 kelahiran hidup. Namun angka kematian ibu di Indonesia masih 228 per 100.000 kelahiran hidup. Karena itu Indonesia disejajarkan dengan negara miskin lainnya seperti Pakistan dan Bangladesh.

Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, dr.Prijo Sidipratomo dan ketua Koalisi untuk Indonesia Sehat, Prof.dr.Firman Lubis dalam acara peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Jakarta, Kamis (23/9). "Kemajuan suatu bangsa kini tidak bergantung pada sumber daya alam tapi sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut hanya bisa dicapai oleh perencanaan keluarga," kata Prijo.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan MDG's nomor 5 yakni menurunkan tiga perempat kematian ibu adalah dengan meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya  kontrasepsi untuk kualitas hidup para wanita dan keluarganya. Saat ini angka pasangan usia subur yang tidak memakai kontrasepsi di Indonesia cukup tinggi yaitu sekitar 10 persen dari jumlah total pasangan usia subur yang mencapai 56 juta.

Penggunaan kontrasepsi bukan hanya akan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, namun juga mengurangi jumlah aborsi, serta membantu mengatur pendapatan keluarga dengan menjarangkan kehamilan dan membuka jalan bagi kaum wanita untuk bekerja.

"Dengan alat kontrasepsi terbukti angka kematian ibu dan bayi lebih rendah dengan menjaga jarak kelahiran dan menentukan jumlah anak yang akan dilahirkan. Saat ini jumlah kematian ibu di Indonesia masih tertinggi se-ASEAN," kata Prof.Biran Affandi, Sp.OG dari Asia Pacific Council on Contraception dalam kesempatan yang sama.

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan penduduk Indonesia saat ini mencapai 237,6 juta. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan timpang dengan sumber daya akan menjadi beban karena pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya.