Atasi Kekerasan Sosial, Atasi Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengajak pemerintah, kalangan usaha, dan komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama dengan DPR dan lembaga lainnya mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat mencegah terjadi frustrasi sosial di antara rakyat.

Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan perbaikan ekonomi, penciptaan sebanyak-banyaknya lapangan kerja, penghormatan dan penegakan hukum, serta ada aturan baku bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya untuk menertibkan berbagai kondisi instabilitas sosial politik dan keamanan. Ajakan itu disampaikan Marzuki saat dihubungi Kompas di Jakarta, Jumat (1/10/2010) sore tadi. 

Sebelumnya, Marzuki dimintai tanggapan dan langkah DPR untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk frustrasi sosial yang berujung pada maraknya konflik dan tindak kekerasan masyarakat seperti pertikaian antarkelompok pemuda di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya dan konflik bernuansa etnis di Kota Tarakan, Kalimantan Timur.

"Sekarang ini adalah bagaimana mempercepat tercapainya tingkat kesejahteraan di masyarakat dengan mengatasi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja untuk meminimalisasi pengangguran. Tak ada cara lain kecuali meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita sebesar-besarnya dengan diikuti pemerataan yang adil-adilnya," tandas Marzuki.

Menurut Marzuki, bukan hanya tugas dan kewajiban pemerintah bersama DPR merealisasikan perbaikan ekonomi secara menyeluruh dengan berbagai kebijakan dan program yang efektif dan ditopang bersama masyarakat, tetapi juga kalangan usaha besar dan menengah serta komponen masyarakat lainnya.

Misalnya, pertikaian antarkelompok pemuda yang lalu, sebenarnya para pemuda itu memiliki potensi yang besar untuk dijadikan tenaga pengamanan yang profesional dari perusahaan-perusahaan besar dan menengah di Indonesia. "Akan tetapi, kenapa tidak direkrut agar kehidupan ekonominya menjadi lebih baik?" tambah Marzuki.

Dikatakan Marzuki, jika potensi dan energi yang besar dari para kelompok pemuda dan pemuda umum lainnya di Indonesia dapat direkrut sebanyak-banyaknya oleh perusahaan-perusahaan besar, maka tingkat pengangguran yang cukup besar dapat dikurangi.

Perlu aturan baku Langkah lainnya yang harus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa ini adalah penghormatan dan penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat hukum. "Tentu, penegakan hukum yang benar yang harus dijalankan oleh aparat dan dipatuhi oleh masyarakat," lanjut Marzuki.

Masalah-masalah lokal, seperti pertikaian antarkelompok pemuda dan konflik bernuansa etnis, kata Marzuki, bisa berkembang luas ketika aparat keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan di masyarakat terkesan lambat untuk bertindak sehingga rawan bagi kondisi sosial, politik, dan keamanan.

Posisi Kepolisian Negara RI (Polri) diakui dalam beberapa peristiwa seperti itu dalam keadaan sulit sehingga dinilai tidak cepat merespons. "Misalnya, jika mereka turun begitu saja dan menggunakan senjata untuk mengamankan pertikaian, dan lantas terjadi ekses-ekses adanya anggota masyarakat yang tertembak, maka tentu Polri yang akan menjadi sasaran, di antaranya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau lainnya," papar Marzuki.

Oleh sebab itu, perlu adanya standard operation procedure (SOP) yang baku dan terukur dari tindakan Polri untuk pengamanan peristiwa-peristiwa semacam itu tanpa berekses pelanggaran HAM. Kalau perlu, ketentuan baku itu diperkuat dengan undang-undang. "Dengan demikian, Polri maupun aparat lainnya bisa cepat bertindak dan tidak ragu-ragu agar tidak terjadi lagi perang terbuka seperti itu di depan kita," demikian Marzuki Alie.