Selasa, 21 November 2017

Health

5 Juta Anak Balita Rawan Gizi

Jakarta, Kompas - Lonjakan jumlah penduduk yang tidak terkendali menyebabkan persoalan gizi di kalangan anak balita semakin berat. Padahal, saat ini saja 17,9 persen anak balita di Indonesia atau sekitar 5 juta anak rawan masalah gizi.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita komposisinya sekitar 13 persen anak mengalami gizi kurang dan 4,9 persen gizi buruk. Jumlah anak balita saat ini sekitar 12 persen (sekitar 28,5 juta jiwa) dari total penduduk, yang berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa.

”Jutaan anak balita yang lahir dalam kondisi rawan gizi akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Ibu dan Anak sekaligus Ketua Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, Rachmat Sentika, Selasa (11/1).

Padahal, kata Sentika, usia balita merupakan peluang terbesar pembentukan otak. Dampak kekurangan gizi antara lain kurangnya tumbuh kembang otak yang dapat bersifat permanen dan tidak terpulihkan. ”Dapat dibayangkan jutaan anak balita tumbuh dengan kualitas rendah dan kehilangan masa emas. Mereka juga yang kelak harus membangun negara ini,” ujarnya.

Secara persentase, ada penurunan dibandingkan dengan Riskesdas 2007, yakni prevalensi kekurangan gizi pada anak balita 18,4 persen (gizi kurang 13 persen dan gizi buruk 5,4 persen). Namun, penurunan itu tak signifikan, apalagi pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari harapan.

Kondisi gizi buruk terparah antara lain di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Demikian juga dengan angka kematian bayi tertinggi di Nusa Tenggara Barat (72 per 1.000 kelahiran hidup), Sulawesi Tengah (60), Maluku (59), dan Nusa Tenggara Timur (57). Di lokasi-lokasi itu pula angka total kelahiran terbilang tinggi.

Rachmat Sentika mengatakan, tingginya jumlah kelahiran bayi tersebut berkonsekuensi pada layanan imunisasi, pemberian vitamin tambahan, dan pembagian buku Kesehatan Ibu dan Anak yang ternyata rendah.

Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan Ina Hernawati mengatakan, berdasarkan Riskesdas 2010, permasalahan kesehatan perempuan berawal dari masih tingginya usia perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun, yakni 4,8 persen pada usia 10-14 tahun dan 41,9 persen pada usia 15-19 tahun. (INE)   

Editor : Lusia Kus Anna