Senin, 22 Desember 2014 07:37

TAJUK RENCANA

Jumat, 11 Februari 2011 | 04:46 WIB
Dibaca: -
Komentar: -
|
Share:

Efektivitas Perintah Presiden

Aksi kekerasan di Cikeusik, Pandeglang, dan Temanggung, Jawa Tengah, memicu kembali diskursus pembubaran ormas pelaku kekerasan.

Menanggapi dua aksi kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu dua hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum agar mencari jalan yang sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan.

Perintah yang disampaikan Presiden itu adalah diskursus kesekian kali. Setiap ada aksi kekerasan yang melibatkan massa, wacana soal pembubaran ormas sering mencuat dan menjadi perdebatan publik. Namun, belum sempat gagasan itu diwujudkan, kekerasan sudah terjadi lagi dan diskursus muncul lagi.

Dalam sudut pandang legalistis, UU Organisasi Masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membekukan atau bahkan membubarkan ormas. Pengurus ormas bisa dibekukan jika, antara lain, ormas itu melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dan, jika setelah pengurus dibekukan ormas itu masih saja melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, ormas itu bisa dibubarkan. Kewenangan pembubaran ada pada semua level pemerintah—pusat hingga daerah—setelah tentunya mendengarkan pertimbangan dari badan peradilan, Mahkamah Agung, untuk pembubaran ormas pada tingkat nasional.

Sebenarnya, UU Organisasi Masyarakat terlambat direformasi dibandingkan undang-undang politik lain. Substansinya banyak yang tak sesuai dengan Perubahan UUD 1945. Karena itu, niat pembekuan/pembubaran ormas perlu dilakukan saksama dengan mempertimbangkan hak berserikat yang dijamin konstitusi.

Namun, terlepas dari perdebatan legal itu, rentetan kekerasan yang terjadi di Tanah Air bukan hanya telah melukai rasa kemanusiaan dan kebersamaan kita sebagai bangsa, melainkan juga menjadi pencitraan buruk Indonesia di dunia internasional. Karena itu, kita memandang perintah Presiden untuk menghentikan aksi kekerasan itu harus betul-betul dijalankan para pembantunya.

Ancaman kekerasan harus dihentikan, terutama oleh pemerintah yang punya tanggung jawab konstitusional memberikan perlindungan kepada warga negara. Akar kekerasan harus dicari. Sejauh mana faktor kesenjangan ekonomi ikut menjadi pemicu? Kewibawaan aparat harus dipulihkan. Kita khawatir keraguan bertindak hanya akan menciptakan pelembagaan kekerasan, institutionalized violence, dan kembali berulangnya kekerasan.

Perintah Presiden itu harus dimaknai sebagai dukungan politik pemimpin tertinggi untuk menghentikan spiral kekerasan yang terus terjadi. Artinya, tak perlu ada keraguan lagi dari kepolisian untuk menindak pelaku kekerasan guna menghindarkan makin menguatnya kesan negara tanpa aparat negara.

 ***

Jalan Keluar Model Sudan

Apalah artinya sebuah kebersa- maan kalau hanya melahirkan permusuhan serta saling mem- bunuh dan bukannya saling menghormati?

Berpisah adalah pilihannya. Hal tersebut karena negeri berpenduduk 33,5 juta jiwa di Sudan bagian utara dan 8,5 juta jiwa di Sudan bagian selatan, yang beraneka ragam suku dan etnis serta agama itu, tidak mampu bersatu.

Sejak lepas dari penjajahan Inggris pada 1956, sudah 17 kali pecah perang saudara. Perang saudara terakhir terjadi pada 1983 dan baru berakhir 22 tahun kemudian. Di akhir perang, lewat perjanjian perdamaian, mereka bersepakat bahwa pada 2011, rakyat di Sudan bagian selatan berhak menentukan nasib mereka sendiri, memilih mau tetap bersatu dengan bagian utara atau mandiri.

Akhirnya lewat referendum, 9 Januari lalu, rakyat Sudan bagian selatan memutuskan untuk memisahkan diri; berdiri sebagai negara merdeka. Itulah pilihan mereka yang menandai akhir perang saudara yang sudah menewaskan dua juta jiwa dan memaksa empat juta orang lainnya tercerai-berai mencari tempat yang aman.

Namun, cerita tentang Sudan bagian selatan tidak berhenti sampai di sini. Ketika nanti pada Juli tahun ini Sudah selatan resmi menjadi negara merdeka—Amerika Serikat pagi-pagi sudah menyatakan akan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negeri itu—ada setumpuk persoalan yang harus dihadapi dan dipecahkan.

Pemerintah baru harus membangun pemerintahan dengan segala aparatnya; mencetak mata uang baru; membangun jalan-jalan di seluruh negeri; membangun gedung- gedung sekolah; membangun sejumlah rumah sakit; mencari uang untuk membiayai jalannya pemerintahan.

Yang tidak gampang dilakukan, tetapi harus dikerjakan, adalah menyelesaikan wilayah sengketa—sebuah wilayah yang kaya minyak—yang terletak di perbatasan antara Sudan utara dan selatan. Ladang minyak itu diyakini ada di wilayah selatan. Kalau pada akhirnya memang benar-benar menjadi wilayah selatan, pemerintah Juba—ibu kota Sudan selatan—harus tetap berunding dengan utara karena hasil minyak itu harus dipasarkan lewat Sudan utara.

Persoalan memang begitu banyak. Namun, satu hal yang pantas dicatat adalah pemisahan Sudan selatan berlangsung secara damai, lewat jalan referendum. Keberhasilan referendum di Sudan bisa menjadi semacam uji coba bagi negara-negara Afrika yang dirundung perang saudara untuk menyelesaikan konflik. Terlebih lagi rakyat Sudan utara pun menerima pilihan Sudan selatan.

Namun, hal itu sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Afrika tidak bisa lepas dari ”campur tangan” kekuatan luar, entah itu berupa pengiriman tentara, mediasi, ataupun dengan insentif bantuan ekonomi. Kesepakatan referendum 2005 bisa dicapai setelah didorong oleh Amerika Serikat.







IDEALKAH

BODY MASS INDEX ANDA?


Berat Badan Kg
Tinggi Badan Cm
Usia Tahun
Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki
Level Aktivitas
 
  *Ukuran ini tidak bisa diterapkan pada ibu hamil dan menyusui