Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Belum Serius Dukung ASI Eksklusif

Kompas.com - 29/03/2011, 19:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif demi tercapainya tujuan MDG's 2015 dinilai masih belum serius. Menurut Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), dukungan pemerintah kepada para ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi masih jauh dari harapan. 

"Komitmen pemerintah belum maksimal. Belum terkoordinir, baik di tingkat sektoral, kementerian dan kebijakan-kebijakannya masih tumpang tindih," ungkap Wakil Ketua Umum AIMI Nia Umar saat dihubungi KOMPAS.com di Jakarta, Selasa (29/3/2010).

Minimnya komitmen tersebut juga dapat dilihat dari laporan World Breastfeeding Trends Initiative (WBTI), tren inisiatif pemberian ASI di 33 negara. Laporan WBTI ini menggambarkan bahwa dukungan yang minim untuk menyusui merupakan hal yang umum ditemukan di banyak negara.

Dalam laporan itu terlihat bahwa dukungan kepada para ibu untuk menyusui bayinya menjadi prioritas kesekian pemerintah. Indonesia sendiri hanya menempati peringkat ke-29 di atas Meksiko, Cape Verde dan Taiwan.

Nia menegaskan, sejauh ini belum ada program menyeluruh dari pemerintah mengenai pemberian ASI. Situasi ini dinilai akan menjadi salah satu penghambat kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemberian ASI.

"PR buat pemerintah. Karena, pemerintah punya peranan yang besar untuk mengedukasi rakyat, dan memberikan payung hukum. Perempuan harus dilindungi dengan adanya peraturan," tambahnya.

Nia juga mengeluhkan gencarnya promosi susu formula yang menghambat pemberian ASI.  Padahal, pemasaran susu formula sebenarnya ada aturan mainnya. Tetapi sayangnya, para produsen susu seringkali tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

"Ada rambu-rambunya, tapi selalu dilanggar. Kami kecewa, karena ada pelangaran-pelanggaran dan informasi yang tidak tepat," jelasnya.

Kompleks

Pembatasan iklan ataupun promosi mengenai susu formula seakan kerap menemui jalan buntu. Pemerintah sebenarnya bisa saja menerbitkan peraturan yang menghapus segala macam iklan atau promosi susu formula. Namun yang jadi pertanyaan menurut AIMI, apakah pemerintah berani?

AIMI mengakui, penetapan kebijakan tentang pembatasan promosi susu formula sangat kompleks karena melibatkan lintas sektoral, seperti kementerian kesehatan, perdagangan dan industri.  Namun Nia mensinyalir, isu keuntungan pendapatan dari penjualan susu formula akan memiliki skala prioritas yang lebih dibandingkan dari sisi kesehatan.

Nia juga berharap Indonesia akan mencontoh beberapa negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan soal pembatasan pemasaran susu formula."Kita bisa hidup tanpa susu formula," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com