DPR: Kunjungan ke Luar Negeri Masih Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR masih menganggap wajar rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan saat masa reses selama sebulan lalu. Dari pernyataan resmi melalui pidato pembukaan Ketua DPR Marzuki Alie, Senin (9/5/2011), pimpinan Dewan menilai, tak ada yang salah dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut.

"Pimpinan berpendapat bahwa kunjungan kerja ini masih dibenarkan, tapi harus sesuai dengan urgensi dan kemanfaatan, dengan terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan dan disosialisasikan kepada publik," kata Marzuki ketika menyampaikan pidato.

Politisi Partai Demokrat itu mengakui, pada masa reses persidangan DPT, beberapa alat kelengkapan Dewan telah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kunjungan kerja disebutkan bertujuan mendapatkan masukan untuk pembahasan dan penyelesaian rancangan undang-undang yang tengah ditangani.

"Kunjungan kerja ke luar negeri sering mendapatkan kritik dari masyarakat, LSM, dan berbagai pihak, termasuk yang disampaikan Duta Besar RI untuk Swiss. Kami menghargai berbagai kritik yang disampaikan," tambahnya.

Menanggapi banyak kritik pedas dari publik, DPR meminta agar kritik disampaikan melalui mekanisme yang benar sehingga dapat menjadi masukan yang baik bagi Dewan dalam mengemban tugas konstitusional.

Menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sejumlah komisi asyik melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama masa reses yang seharusnya digunakan untuk kunjungan ke daerah pemilihan, yaitu Komisi I, Komisi II, Komisi X, Komisi VIII, Badan Urusan Rumah Tangga, Komisi III, dan terakhir rombongan Ketua DPR.