Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KRL Juga Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Kompas.com - 28/06/2011, 05:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan kereta api, sarana, dan prasarana tidak dapat dilaksanakan hanya oleh operator kereta. Harus ada keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua pemangku kepentingan. "Mundurnya target untuk mengangkut penumpang sejumlah 1,2 juta orang per hari ini disebabkan tidak ada komitmen dari pihak yang semestinya ikut memerhatikan dan membangun," kata anggota Ikatan Insan Perkeretaapian Indonesia, Hendrowijono, saat Diskusi Kereta Api Untuk Rakyat di Hotel Millennium, Jakarta, Senin (27/6/2011).

Target penumpang Jabodetabek sebesar 1,2 juta orang per hari sudah dilontarkan pada tahun 1999 dan dikembangkan menjadi 2 juta penumpang per hari pada tahun 2010. Namun, hal ini tidak pernah terwujud, bahkan hingga tahun ini saja angka penumpang kereta rel listrik (KRL) masih berkisar pada angka 400.000 orang per hari.

"Masyarakat sebenarnya lebih suka bepergian dengan kereta api. Namun sayangnya, kereta api masih belum mampu menjangkau semua sudut kota di Jabodetabek dan jumlah perjalanannya relatif sedikit," ungkap Hendro.

Menurut Hendro, perlu ada kesadaran nasional bahwa kereta api merupakan moda angkutan utama perkotaan dan jarak pendek sehingga yang mesti dikembangkan adalah jaringan kereta api, bukan jalan raya.

Tidak hanya itu, pemerintah harus tegas dalam masalah kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat. "Pertumbuhan jumlah bus besar juga harus dirangsang, jangan hanya kelas mikrolet. Ini agar masyarakat mau pindah ke angkutan umum," kata Hendro.

Perbaikan untuk moda transportasi kereta api sendiri harus melibatkan banyak pihak, seperti Kementerian BUMN sebagai pemilik PT KAI, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan tentu saja pemerintah daerah setempat.

Hendro berpendapat bahwa selama ini masyarakat tidak pernah bisa paham kenapa selalu terjadi kerusakan berulang pada sebuah sistem atau sinyal buruk pada KRL. Ini terjadi karena masyarakat juga tidak tahu bahwa pemerintah dan operator kurang mampu pada sistem persinyalan sumbangan vendor asing yang ternyata sudah 20 tahun tidak pernah diganti.

"Para ahli PT KAI berusaha untuk merekayasa agar sistem itu bisa tetap dioperasikan meskipun terseok-seok. Kalau sudah begini, pemerintah seharusnya turun tangan," ungkap Hendro.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pihak yang memang bertanggung jawab agar pengoperasian moda transportasi ini dapat berjalan lancar dan mampu memenuhi target angkut penumpang. Dengan begitu, masyarakat juga dapat merasa nyaman untuk naik angkutan umum, khususnya KRL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com