Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cabut Penghargaan untuk Presiden SBY

Kompas.com - 24/08/2011, 16:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi Dunia untuk Lingkungan Hidup (UNEP) didesak mencabut penghargaan kepemimpinan yang diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini terkait pemberian izin Kementerian Lingkungan Hidup kepada perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara untuk membuang limbah ke laut Teluk Senunu di Nusa Tenggara Barat.

Penghargaan "Award Leadership in Marine and Ocean Management" itu diberikan UNEP pada 24 Februari 2010 kepada Presiden SBY.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Riza Damanik, Rabu (24/8/2011) di Jakarta, mengatakan, surat itu sudah dikirimkan kepada Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB UNEP Achim Steiner di Nairobi, Kenya.

"Surat ini merupakan keprihatinan Kiara serta sejumlah organisasi masyarakat sipil beserta nelayan Sumbawa Barat dan Lombok Timur atas berlanjutnya penghancuran laut oleh pembuangan limbah tailing Newmont," ujarnya.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, Newmont diberikan perpanjangan izin membuang tailing pada Mei 2011. Selama lima tahun, setiap hari, Newmont diizinkan membuag tailing (limbah cair) hingga 148.000 ton ke dasar laut Teluk Senunu. "Pemerintah tidak hanya meningkatkan kuota, tetapi juga menambah masa berlaku izin dari tiga tahun (sebelumnya) menjadi 5 tahun," cetus Riza.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpapar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ini dilaporkan Kiara telah membuat kualitas Teluk Senunu turun drastis. Dampaknya, sekitar 21.000 nelayan di Sumbawa Barat dan Lombok Timur yang bergantung pada mata pencaharian dari keanekaragaman hayati pesisir dan laut Teluk Senunu terancam mata pencahariannya.

Menurut dia, izin dari pemerintah untuk membuang tailing ke laut itu telah mencederai inisiatif dunia untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran laut. Karena itu, Kiara mendesak agar UNEP memberikan perhatian khusus pada kasus Teluk Senunu.

Lebih lanjut, Riza pun mendesak UNEP mempertimbangkan pencabutan penghargaan "UNEP Award Leadership in Marine and Ocean Management" yang diberikan kepada Presiden SBY.

"Penghargaan UNEP menuntut tanggung jawab dan kecakapan untuk menyelesaikan pencemaran di perairan Indonesia. Tetapi faktanya, pemerintah memberikan izin pada Newmont untuk membuang limbah ke laut," ucapnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com