Pemerintah Daerah Belum Serius Atasi AIDS

YOGYAKARTA, KOMPAS - Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menilai, pemerintah daerah belum serius menanggulangi HIV/AIDS. Mereka terlalu bergantung pada dana pusat, padahal HIV/AIDS telah menyebar nyaris di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, 33 pemerintah provinsi di Indonesia telah menganggarkan dana penanggulangan HIV/AIDS. Namun, hal itu tidak diimbangi pemerintah kabupaten/kota. Dari 491 kabupaten/kota dan enam kabupaten/kota administratif, baru 150 kabupaten/kota yang mengalokasikan dana dalam APBD.

”Meski ada yang menganggarkan, dananya terbatas. Ada pemerintah daerah yang hanya mengalokasikan Rp 25 juta- Rp 100 juta,” kata Sekretaris KPA Nasional Nafsiah Mboi, seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kepala Daerah Se-Indonesia untuk Menanggulangi HIV/AIDS, di Yogyakarta, Senin (3/10).

Rakernas yang merupakan rangkaian dari Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS IV itu dihadiri Menteri Kesehatan Endang R Sedyaningsih dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Keduanya menjadi pembicara dalam Pernas yang diikuti 1.500 peserta dari seluruh Indonesia.

Agung Laksono mengatakan, pencegahan HIV/AIDS harus menjadi perhatian setiap pemerintah daerah karena sebaran kasus itu merata. Hingga Juli 2011, di Indonesia ada 93.176 kasus HIV/AIDS. Rinciannya, 26.843 kasus AIDS dan 66.334 kasus HIV. ”Percepatan penanggulangan HIV/AIDS menjadi tanggung jawab bersama,” kata Agung.

Endang R Sedyaningsih memaparkan 10 provinsi dengan kasus AIDS terbanyak sampai Juni 2011, yaitu DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan 3.997 kasus, disusul Papua 3.938 kasus, Jawa Barat 3.809 kasus, Jawa Timur 3.775 kasus, Bali 1.747 kasus, Jawa Tengah 1.336 kasus, Kalimantan Barat 1.125 kasus, Sulawesi Selatan 995 kasus, DI Yogyakarta 673 kasus, dan Sulawesi Utara 557 kasus.

”Kami menganggarkan Rp 136 miliar di APBN 2011 untuk penanggulangan dan pengadaan obat antiretroviral Rp 85,9 miliar,” kata Menkes.

Wakil Bupati Merauke Sunaryo mengaku menyediakan dana Rp 1 miliar untuk penanggulangan HIV/AIDS. Namun, dana itu dirasakan belum cukup. (HEN)