Ubah Johar Baru, dari Kampung Tawuran Jadi Kampung Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Tawuran warga di wilayah Johar Baru bukan merupakan hal baru. Sosiolog Paulus Wirutomo yang melakukan penelitian di Johar Baru mengatakan bahwa pembangunan komunitas dengan memberi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mampu melatih warga merupakan strategi yang perlu dikembangkan untuk menjadi solusi masalah ini.

"Strategi ini diharap bisa mengubah Johar Baru dari kampung tawuran menjadi kampung pendidikan," kata Paulus di Balaikota, Jakarta, Selasa (11/10/2011). Menurutnya, tawuran yang kerap terjadi di Johar Baru lebih merupakan penyakit sosial daripada kriminalitas.

Berdasarkan penelitiannya, tawuran tersebut terjadi lantaran banyaknya sebab yang melatarbelakangi, bahkan terkadang warga sendiri tidak tahu pasti faktor utama penyebab tawuran.

"Kami pernah tanya kepada pelaku tawuran. Ketika ditanya mengapa tawuran, semuanya hanya menjawab bahwa mereka tidak tahu kenapa tawuran," ungkapnya.

Sementara itu, Sosiolog Imam B Prasodjo yang juga ikut melakukan penelitian di Johar Baru mengungkapkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian tawuran warga merupakan hal yang penting.

Menurutnya, perlu ada tempat koordinasi secara informal yang berfungsi sebagai pusat-pusat aktivitas kegiatan komunitas yang berkonflik. "Perlu dibentuk jejaring di tiap-tiap wilayah dan antarwilayah untuk penanganan dan mediasi konflik," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyimpulkan hasil paparan riset para sosiolog ini bahwa penyelesaian tawuran harus berdasarkan basis komunitas. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi suatu keharusan, baik itu dari sisi aspirasi, partisipasi, maupun inisiatif masyarakat untuk mengantisipasi tawuran dan pecahnya konflik.

"Saya kira itu prinsip yang sedang saya jalankan sekarang. Kami sedang fokus untuk mengubah semuanya dengan mengarah berbasis komunitas," tutur Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Sistem ini akan dituangkan dalam program jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan ini dipandang paling tepat sasaran karena sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam komunitas tersebut.

Ia pun meminta agar hal ini tidak hanya menjadi paparan, tetapi juga bisa segera diimplementasikan secepatnya pada akhir tahun ini. Ia juga menegaskan bahwa perlu dilakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terlibat tawuran warga.

Meski demikian, tugas pendamping yang dimaksud harus jelas, demikian juga dengan fungsinya dan kriterianya. "Kalau perlu pendamping itu harus berada di tempat 24 jam sehari," ungkapnya.