Sabtu, 25 Oktober 2014 06:04
Caring by Sharing | Kompas.com

NEWS & FEATURES / HOT TOPICS - ARTIKEL

Mencegah KLB dengan Sistem Kewaspadaan Dini

Penulis : Asep Candra | Jumat, 25 November 2011 | 14:38 WIB
Dibaca: -
Komentar: -
|
Share:
KOMPAS.com/Asep Candra
Puskesmas Roworejo di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

KOMPAS.com - Pagi itu, Haryati tidak dapat menyembunyikan kagalauannya.  Perempuan petugas surveilans di Puskesmas Roworejo itu tampak lebih sibuk setelah menerima laporan adanya dua warga yang terserang demam tinggi. Dua pasien anak bernama Bobi (12) dan Fajri (5) datang berobat ke Puskesmas Roworejo Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan keluhan dan gejala mirip campak. 

Karena keterbatasan fasilitas laboratorium yang dimiliki Puskesmas Roworejo, dokter belum dapat memastikan diagnosa penyakit kedua anak ini. Tetapi dari gejala yang tampak, pasien diduga atau suspek campak. 

Bagi seorang petugas surveilans seperti Haryati, laporan dua anak dengan kasus suspek campak tidak dapat dianggap sepele. Pasalnya, campak adalah penyakit yang sangat menular dan belum pernah ditemukan sebelumnya di daerah Roworejo. Bagi Haryati, ini adalah sebuah sinyal penting yang harus segera dilaporkan karena merupakan sinyal atau peringatan dini akan timbulnya wabah atau KLB (kejadian luar biasa). 

Haryati pun bergegas mengambil ponsel miliknya. Ia lalu mengirimkan pesan singkat (short massage service) kepada petugas surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.  Dengan menggunakan kode atau format tertentu, sms berisi laporan dua suspek campak pun diterima dalam waktu singkat oleh petugas Dinkes Kabupaten.  
 
Hanya berselang sehari, laporan dari Haryati langsung ditindaklanjuti oleh Dinkes Kabupaten Pesawaran dengan mengirimkan sebuah tim ke Puskesmas Roworejo. Tim dengan cepat melakukan pengecekan dan penyelidikan epidemiologi. Alhasil, pasien dapat didiagnosa dengan lebih tepat dan potensi wabah/KLB di Roworejo Kecamatan Negeri Katon pun dapat dicegah dan diantisipasi sedini mungkin.

Sistem Kewaspadaan Dini

Apa yang dilakukan Haryati merupakan wujud nyata dari penerapan Sistem Kewaspadaan Dini  (SKD) terhadap KLB yang juga dikenal dengan istilah Early Warning Alert dan Response System (EWARS).  Haryati secara rutin setiap Senin pagi mengirimkan laporan mengenai kasus-kasus penyakit kepada Dinkes Kabupaten melalui SMS. Tetapi bila menemukan kasus tertentu, ia bisa saja mengirim SMS kapan pun dan sesegera mungkin.

Menurut Kasubdit Surveilans dan Respon KLB Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit (PP) dan Penyehatan Lingkungan (PL) Kementerian Kesehatan DR Hari Santoso, M.Epid, SKD atau EWARS adalah sistem yang telah dirintis dan dikembangkan oleh sejak 2007 dalam upaya mewujudkan tindakan atau respon cepat terhadap adanya potensi atau munculnya KLB. Sistem ini bekerja dengan cara memantau perkembangan tren suatu penyakit menular potensial wabah/KLB dari waktu ke waktu dengan periode mingguan.

Sistem didasarkan pada pelaporan kasus di lapangan. Para petugas kesehatan seperti bidan, mantri dan puskesmas pembantu (pustu) melakukan pelaporan kepada petugas surveilans di Puskesmas. Lalu laporan diteruskan kepada petugas surveilans di kabupaten, provinsi hingga otoritas nasional dalam hal ini Departemen Kesehatan.  

Sistem ini, kata Hari, akan memberi sinyal peringatan kepada petugas dan instansi kesehatan yang menjalankan program sehingga mendorong untuk segera melakukan tindakan atau respon.  

"Cita-cita kita ke depan wabah/KLB itu seharusnya dapat ditangani dalam kurun waktu 24 jam, karena hal itu adalah amanah undang-undang. Oleh karena itulah, kita ciptakan berbagai upaya dan sistem untuk menuju ke arah sana," papar Hari saat melakukan kunjungan lapangan di Bandar Lampung, Kamis (24/11/2011). 

Sistem SKD yang diterapkan saat ini, lanjut Hari, merupakan adopsi dari sistem EWARS yang awalnya dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sistem ini lalu dimodifikasi dengan menyesuaikan karakteristik Indonesia. 

Hari menuturkan, SKD pertama kali dirintis pada 2007 di mana Lampung merupakan provinsi pertama yang menerapkannya secara efektif sejak 2008. Kini, SKD telah diterapkan di 5 provinsi lainnya di antaranya Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

"Dalam waktu dekat SKD juga akan diterapkan di Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah dan ditargetkan SKD akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada 2014 nanti," ujar Hari.

Ia menjelaskan, hasil penerapan SKD di sejumlah daerah sejauh ini cukup signifikan. Hal itu dibuktikan dengan jumlah KLB yang terus menurun dari waktu ke waktu, termasuk jarangnya KLB dengan jumlah kasus penyakit yang sangat besar. 

"Kalau frekuensi penyakit tidak dapat dijadikan ukuran. Dengan semakin gencarnya media massa dan membaiknya sistem, laporan seolah-olah banyak (kasus) ketangkap. Tetapi indikator yang lain kita lihat misalnya besarnya KLB. Jarang sekali kita menemukannya," terang Hari.

Selama hampir tiga tahun berjalan, khususnya di Provinsi Lampung, program SKD juga telah menunjukkan peningkatan. Dari indikator tingkat kelengkapan laporan misalnya, terjadi kenaikan dari 84 persen menjadi 86 persen. Sementara ketepatan laporan masih berkisar pada angka 65 persen.  

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menyatakan, meski telah dirasakan manfaatnya, penerapan SKD bukannya tanpa kendala. Ia menemukan beragam masalah mulai dari terbatasnya sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia di lapangan hingga minimnya pendanaan.

Diakuinya, pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam penerapan SKD di Lampung. Sistem pelaporan yang sifatnya harus cepat dan akurat dari petugas di tingkat desa dan puskesmas membutuhkan biaya komunikasi untuk pengiriman SMS. Tak jarang, biaya tersebut akhirnya harus ditanggung sendiri sehingga membebani para petugas kesehatan di daerah.

Reihana berharap, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengalokasikan dana operasional SKD untuk tingkat puskemas dengan mengambil  dana dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dana BOK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang ditujukan untuk membantu pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SMS Gateway

Untuk memperluas serta membuka akses pelaporan dari masyarakat, Kemenkes melalui Ditjen Pengendalian Penyakit (PP) dan Penyehatan Lingkungan (PL) juga mengembangan sarana komunikasi cepat untuk pelaporan KLB yaitu melalui SMS Gateway. 

Masyarakat luas termasuk media dapat memberikan informasi melalui nomor-nomor tersebut apabila mengetahui adanya ancaman KLB di suatu tempat. Ada dua nomor yang dapat digunakan untuk akses pelaporan yakni dengan menghubungi nomor 085764599996 dan 085764599997.

Selain pengembangan SKD dan membuka SMS Gateway, untuk mengoptimalkan pengendalian masalah KLB Kemenkes juga mengadakan rumors verifikasi, di mana setiap hari dilakukan koleksi informasi dari berbagai media dan masyarakat yang selanjutnya akan diverifikasi kebenarannya.



IDEALKAH

BODY MASS INDEX ANDA?


Berat Badan Kg
Tinggi Badan Cm
Usia Tahun
Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki
Level Aktivitas
 
  *Ukuran ini tidak bisa diterapkan pada ibu hamil dan menyusui