Jumlah Dokter Cukup, Sebaran Tak Merata

Jakarta, Kompas - Untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah terpencil, pemerintah membuka lowongan dokter sebagai pegawai tidak tetap di puskesmas terpencil di 36 kabupaten di delapan provinsi. Namun, lowongan itu sepi peminat.

”Selain daerahnya sulit dan terpencil, pemerintah daerah juga enggan memberikan insentif tambahan bagi para dokter,” kata Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan Pattiselanno Roberth Johan, Jumat (6/1), di Jakarta.

Pattiselanno enggan menyebutkan nama kabupaten yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Lain halnya dengan Papua, Papua Barat, dan Maluku, walaupun banyak daerah sulit, lowongan dokter diminati karena insentif pemerintah daerah sangat baik. Demikian juga Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang wilayahnya berpulau-pulau.

Sejak program Wajib Kerja Sarjana dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, dokter tak lagi wajib bertugas di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah pusat mengangkat dokter pegawai tidak tetap berdasarkan usulan pemda.

Selama tahun 2011, pemerintah mengangkat 3.782 dokter umum untuk ditempatkan di daerah biasa, terpencil, dan sangat terpencil. Jumlah dokter yang ditempatkan di daerah sangat terpencil 2.352 orang. Selain dokter umum, diangkat juga 943 dokter gigi dan 34.609 bidan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut, rasio dokter per penduduk di Jawa dan luar Jawa hampir sama, 18,5 dan 18,1. Dokter di Jawa menghadapi masalah besarnya jumlah penduduk yang ditangani, sedangkan dokter di luar Jawa menghadapi luasnya wilayah, penduduk terpencar-pencar, dan medan yang relatif lebih sulit. Kesenjangan ini membuat 25 persen puskesmas tidak memiliki dokter. Banyak rumah sakit di luar Jawa tidak memiliki dokter spesialis.

”Masalah tenaga kesehatan di Indonesia bukan hanya jumlah, tetapi juga distribusi,” kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam Evaluasi Kinerja 2011 dan Program Prioritas 2012, Rabu, di Jakarta.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK), Kemkes, Bambang Giatno Rahardjo menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit daerah, pemerintah sejak tahun 2008 memberi beasiswa bagi 3.200 dokter untuk mengikuti pendidikan spesialis. Mereka diharapkan selesai tahun 2013.

Menurut Bambang, salah satu kendala pemerataan dokter adalah tidak adanya aturan atau kewenangan Menteri Kesehatan untuk menempatkan mereka. Jika Menkes menugaskan dokter pegawai tidak tetap di satu puskesmas tertentu, pemda bisa memindahkan mereka ke tempat lain dengan alasan lebih dibutuhkan. Di sisi lain, daerah kesulitan merekrut dokter untuk menjadi pegawai negeri sipil. Kecilnya gaji dan kurang kesempatan berkembang membuat dokter enggan.

Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, BPPSDMK Kemkes, Tritarayati mengatakan, pemerintah juga menempatkan perawat, sanitarian, tenaga gizi, dan tenaga laboratorium di daerah terpencil, rawan bencana, atau konflik sosial. (MZW)