Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Kenaikan BBM Melalui Dialog

Kompas.com - 15/03/2012, 23:21 WIB
Tri Harijono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap masyarakat terutama mahasiswa agar menyampaikan aspirasinya terhadap kenaikan harga BBM, melalui dialog sesuai tradisi akademisi. Protes atau unjuk rasa masyarakat kampus, sebaiknya tidak menggunakan cara-cara yang mengarah ke kekerasan atau tind akan anarkis.  

 

Untuk itu pemerintah meminta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, mensosialisasikan informasi mengenai latar belakang kebijakan kenaikan harga BBM kepada masyarakat kampus.  

 

Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, dalam Pertemuan Silaturahmi dengan Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis, bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis (15/3/2012), di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.  

 

"Jika memakai dialektika keilmuan atau diskursus intelektual, akan muncul pencerahan. Mahasiswa boleh demo sampaikan aspirasi, asal bisa menjaga emosi dan memakai logika. Dan yang penting tidak anarkis," kata Nuh.  

 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menegaskan pemerintah tidak melarang hak asasi setiap warga untuk menyampaikan aspirasinya, karena itulah bentuk kehidupan demokratis.

Meski merupakan hak, ia berharap jangan sampai kepentingan atau kehidupan orang lain ikut terganggu. Ia memperkirakan gelombang protes terhadap kenaikan harga BBM akan berlangsung hingga 6-8 minggu ke depan.  

 

"Silakan sampaikan pendapat dan pikiran sesuai rambu-rambu dan pranata sosial yang ada. Tidak semua menolak. Pasti ada yang bisa memahami logika kenaikan harga BBM. Hormati hak dan kepentingan orang lain juga," kata Djoko.  

 

Djoko mengatakan, jika peduli kepada masyarakat tidak mampu, lebih baik masyarakat terutama mahasiswa membantu mengawasi penyaluran bantuan, agar tidak salah sasaran atau terjadi penyimpangan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Jika tindakan masyarakat melanggar hukum dan mencederai demokrasi maka aparat kepolisian akan menindak," ujarnya.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com