Warga Miskin Perkotaan Enggan KB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah menilai warga miskin perkotaan di sejumlah wilayah di Indonesia masih enggan mengikuti program keluarga berencana (KB) karena belum menyadari perlunya menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan.

"Warga miskin di perkotaan banyak yang belum tersentuh program KB karena mereka enggan menjangkau tempat pelayanan," kata Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Julianto Witjaksono di Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Julianto menjelaskan, selain memiliki persepsi bahwa anak merupakan sumber investasi, masyarakat miskin perkotaan juga enggan menjangkau tempat pelayanan karena alasan biaya.

"Padahal alat kontrasepsi untuk penduduk miskin selalu tersedia dan tidak di pungut bayaran," ujarnya.
     
Untuk itu, BKKBN tengah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesertaan KB bagi masyarakat miskin di wilayah kumuh perkotaan. "Kami ingin menggerakkan partisipasi masyarakat miskin dalam ber-KB," ucapnya.

Dia menambahkan, BKKBN juga akan terus meningkatkan akses dan meningkatkan kualitas KB bagi masyarakat miskin.

"Sasaran kami adalah penduduk miskin yang tinggal di perkotaan mengingat hasil penelitian yang kami dapat menunjukkan sebagian besar dari mereka memiliki jumlah anak antara tiga hingga sepuluh orang dengan rata-rata kualitas yang rendah," paparnya.

Selain itu, sasaran lainnya adalah penduduk miskin yang tanpa tempat tinggal tetap dan penduduk yang belum terdata atau yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP).

Kriteria pelayanan KB yang akan dilakukan diawali dengan proses sosialisasi dan advokasi. "Kami juga akan menyediakan alat dan obat kontrasepsi di tenpat pelayanan yang mudah dijangkau bahkan dengan pola jemput bola," katanya.

Dia menambahkan, pelayanan KB bisa didapatkan di puskesmas, rumah sakit hingga ke mobil unit. "Pelayanan akan diprioritaskan untuk menjangkau daerah yang tingkat kepedulian masyarakatnya masih rendah," tuturnya.