Sabtu, 1 Agustus 2015

Health

Praktik "Money Politic" Akan Dihukum Pidana

Senin, 14 Mei 2012 | 15:54 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Apabila terjadi praktik money politic atau politik uang pada Pilkada DKI Jakarta, maka pelaku akan dijatuhi hukuman pidana. Hal tersebut diungkapkan Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (14/5/2012).

Rikwanto menjelaskan, kasus tersebut dianalisa, dirapatkan, dan dikoneksikan terlebih dahulu dengan Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu), KPUD, Panwaslu dan Panwasda, kemudian diputuskan jenis pelanggarannya. Keputusan ini ada kasus pelanggaran Pilkada, sengketa peserta Pilkada, pelanggaran administrasi, dan kasus tindak pidana biasa terkait Pilkada.

"Jadi money politic itu masuk dalam kaitan tindak pidana," lanjutnya.

Mengenai pasal yang dikenakan, Rikwanto mengatakan, polisi akan menggunakan pasal penyuapan untuk menangani kasus politik uang. Mengenai pembagian sembako oleh kandidat Cagub-Cawagub kepada masyarakat, ia mengatakan, hal tersebut tetap akan dianalisis terlebih dahulu oleh KPUD dan Panwaslu.

"Setiap kegiatan mengundang kenduri, selametan, kemudian ke pasar, memang ada aturan untuk kampanye itu kapan, jadwalnya kapan. Tapi di luar kampanye kan orang itu tidak harus diam di tempat, dia beraktivitas, apakah mengadakan kampanye terselubung. Artinya itu kegiatan biasa yang diartikan sebagai kampanye," jelasnya.

Kampanye Pilkada DKI Jakarta akan dilaksanakan dari 24 Juni hingga 7 Juli 2012. Masa tenang berlangsung pada 8-10 Juli. Sedangkan pemungutan dan penghitungan suara diadakan pada 11 Juli. Rekap data berlangsung hingga 18 Juli, dan penetapan hasil suara ke KPU Provinsi tanggal 19-20 Juli 2012.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Hidayatul Fajri
Editor : Aloysius Gonsaga Angi Ebo