Kebijakan Kesehatan Kuratif Masih Dominan

Jakarta, Kompas - Kebijakan kesehatan pemerintah masih didominasi kuratif atau pengobatan, bukan pendidikan dan pencegahan penyakit. Akibatnya, jumlah penderita dan kematian akibat penyakit tak menular terus meningkat.

”Paradigma pembangunan kesehatan pejabat eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah hanya membangun rumah sakit dan pengobatan gratis,” kata Adi Sasongko, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yang juga Direktur Pelayanan Yayasan Kusuma Buana, di Jakarta, Kamis (20/9).

Paradigma itu membuat alokasi dana kesehatan didominasi program kuratif karena berdampak langsung. Adapun anggaran promosi kesehatan sangat kecil.

Kematian akibat penyakit tak menular di Indonesia 59,5 persen pada 2007. Tahun 1995 baru 41,7 persen. Kematian tertinggi disebabkan stroke (15,4 persen), disusul hipertensi, diabetes, kanker, dan paru obstruktif kronik.

Faktor risiko

Salah satu faktor risiko berbagai penyakit tak menular adalah obesitas dan rokok. Namun, upaya pencegahan kedua faktor itu nyaris tak tecermin dalam kebijakan pembangunan.

Tak banyak upaya memaksa masyarakat aktif bergerak, aman dan nyaman berolahraga, mengontrol polusi, serta mengelola diet sejak dini.

Menurut Adi, pendidikan kesehatan dan jasmani sejak SD merupakan kunci menyiapkan generasi bangsa yang sehat. Namun, pendidikan yang ada tak sesuai kebutuhan siswa. Fasilitas olahraga di sekolah terbatas.

Untuk mencegah bertambahnya kasus penyakit tak menular, Kementerian Kesehatan mendirikan pos pembinaan terpadu (posbindu) dan meningkatkan kemampuan puskesmas mengelola penyakit tak menular.

Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes Lily S Sulistyowati mengatakan, posbindu merupakan pengembangan dari pos pelayanan terpadu (posyandu) yang biasa dimanfaatkan untuk penimbangan anak balita. Kader posyandu dilatih mencermati faktor risiko penyakit tak menular melalui pengontrolan berat badan dan tekanan darah.

”Saat ini ada 3.000-4.000 posbindu di Indonesia,” katanya.

Posbindu baru dikembangkan tahun 2006-2007. Meski demikian, pemerintah mengklaim program ini mampu menekan jumlah penderita penyakit tak menular, seperti meminimalkan jumlah penderita pradiabetes yang menjadi diabetes. (MZW)