Sabtu, 19 April 2014 01:12

BLOG EXPERTS KOMPASIANA / ARTIKEL

Dr. Ari F. Syam Sp.Pd


Pengamat Kesehatan, Staf Pengajar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI RSCM) Twitter : @DokterAri

Kartu Jakarta Sehat : Masyarakat Harus Paham, Pemda Harus Siap

Penulis : Dr. Ari F. Syam Sp.Pd | Senin, 12 November 2012 | 05:38 WIB
Dibaca: -
Komentar: -
|
Share:
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Warga Pademangan Timur Jakarta Utara menunjukkan kartu Jakarta Sehat, yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sabtu (10/11/2012). Kartu ini dibagikan secara bertahap kepada seluruh penduduk DKI untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

KOMPAS.com - Tepat pada hari pahlawan tanggal 10 November 2012 kemarin, Gubernur Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan KJS ini mulai dibagikan kepada penduduk Jakarta. Walau disebutkan sebagai uji coba, tetapi kartu tersebut sudah bisa digunakan untuk berobat gratis di Puskesmas.

Kartu Jakarta Sehat ini adalah bagian dari program Gubernur Jokowi untuk mengansuransikan seluruh penduduk Jakarta. Untuk sementara ini, klaim dari penggunaan Kartu Jakarta Sehat ini masih menggunakan budget Jamkesda. Peluncuran Kartu Jakarta Sehat ini sempat ditanggapi oleh Badan Anggaran DPRD Propinsi DKI Jaya karena pagu anggaran dari program tersebut belum ada, dan berbenturan dengan program Kartu Gakin yang telah ada sebelumnya.

Sosialiasi KJS

Terlepas dari polemik pemberian Kartu Jakarta Sehat ini, sosialiasi penggunaan Kartu Jakarta Sehat ini merupakan hal yang penting. Karena penggunaan dari Kartu Jakarta Sehat ini ada aturannya. Masyarakat yang mempunyai Kartu Jakarta Sehat ini tidak bisa secara otomatis memilih pelayanan kesehatan yang ada di Jakarta ini. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang mendapatkan kartu ini.

Pelayanan harus dimulai dari pelayanan primer dalam hal ini di Puskesmas. Pelayanan di RSUD atau RS swasta yang ikut kerja sama ini harus berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan primer. Kecuali untuk pelayanan kegawatdaruratan, pemegang KJS bisa datang langsung ke RSUD. Ke depan juga sedang dipersiapkan nantinya beberapa Puskesmas Kecamatan yang ada akan dipersiapkan menjadi Puskemas dengan rawat inap.

Sejatinya, setiap orang selalu berharap untuk selalu sehat, dan jika sakit ada yang menanggung pembiayaanya. Tetapi kadang kala, kalau sakit menurut versi pasien belum benar-benar sakit. Oleh karena itu, saat berkonsultasi dengan dokter ketika ada yang tidak beres pada dirinya tidak otomatis harus minum obat.

Selain itu, sakit yang dialami pasien yang menurut versi pasien perlu dirawat inap harus juga dikonfirmasi oleh masyarakat. Jika setiap berobat minta obat, setiap keluhan harus ke dokter, dan jika merasa sakit "parah" versi pasien perlu dirawat, tentu hal ini akan membuat pembiayaan kesehatan akan membengkak.

Di sisi lain, fasilitas perawatan RSUD daerah tidak memungkinkan untuk menampung pasien yang memang perlu dirawat inap. Saat ini, tanpa diberlakukan Kartu Jakarta Sehat pengunjung Puskesmas sudah membludak, ruang rawat inap RSUD juga sudah tinggi BORnya. Pada akhirnya, pelayanan pasien menjadi tidak efisien dan akhirnya akan terjadi program yang kontraproduktif karena masyarakat tetap tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya.

Saat ini, SDM terutama dokter dan dokter speasialis juga terbatas. Karena terbatasnya dokter, kadang kala pelayanan di Puskesmas terutama puskemas hanya dilayani oleh perawat dan bukan oleh dokter. Dokter akan melayani pasien puskesmas dalam jumlah yang besar lebih dari 50 pasien dalam satu waktu, sehingga pelayanan yang optimal tidak terwujud. Apalagi di masa era Kartu Jakarta Sehat, di masa era setiap penduduk Jakarta mendapat berobat gratis ke Puskesmas atau perawatan gratis di perawatan kelas III.

Masyarakat harus disiapkan agar tidak cepat-cepat ke Puskesmas untuk mendapat pelayanan kesehatan. Jika masalah kesehatan yang timbul pegal-pegal atau hanya "masuk angin" yang sebaiknya beristirahat saja atau hanya menggunakan obat gosok atau hanya menggunakan obat tradisional saja.

Jangan mentang-mentang berobat gratis ada permasalahan kesehatan gratis langsung berobat ke Puskesmas. Begitu juga kalau berobat ke puskesmas juga jangan selalu menuntut untuk selalu mendapat obat. Budaya "aji mumpung" harus dihapuskan agar pelayanan kesehatan menjadi efisien dan optimal. Masyarakat juga harus dididik untuk selalu hidup sehat dan selalu mencegah agar tidak sakit. Pemimpin harus menjadi contoh untuk hidup sehat. Selalu menjaga berat badan, mengontrol makan, dan olah raga teratur. Himbauan untuk stop merokok, tidak minum alkohol dan tidak menggunakan narkoba harus selalu disampaikan oleh para pemimpin termasuk Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok.

Kesiapan pelayanan kesehatan

Gubernur Jokowi harus mempersiapkan sarana dan prasarana dan sumber daya yang cukup untuk menampung pelayanan gratis ini baik di puskesmas maupun di RSUD atau RS milik Pemda DKI.Jumlah tenaga dokter atau dokter spesialis harus ditambahkan jika memang jumlah pelayanan membludak dengan adanya Kartu Jakarta Sehat.

Praktek kedokteran harus ditegakkan secara profesional dan patient safety harus dilaksananakan. Alat-alat yang steril harus menjadi syarat mutlak untuk digunakan untuk pelayanan. Saya ambil contoh alat cabut gigi harus steril, sehingga peralatan sterilisasi harus disiapkan dan jumlah pasien harus disesuaikan dengan alat steril yang tersedia. Jangan karena hanya mengejar pelayanan unsur-unsur patient safety.

Selamat menggunakan Kartu Jakarta Sehat dan PEMDA harus siapkan pelayanan kesehatan secara profesional untuk Jakarta baru yang lebih baik.


Editor :
Asep Candra

IDEALKAH

BODY MASS INDEX ANDA?


Berat Badan Kg
Tinggi Badan Cm
Usia Tahun
Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki
Level Aktivitas
 
  *Ukuran ini tidak bisa diterapkan pada ibu hamil dan menyusui