Revitalisasi Program KB Butuh Regenerasi Penyuluh

MAKASSAR, KOMPAS - Pemerintah sedang menyusun desain besar kependudukan yang menitikberatkan upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu solusi yang dianggap efektif adalah merevitalisasi program Keluarga Berencana.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengemukakan, revitalisasi dibutuhkan karena program Keluarga Berencana (KB) belum berjalan optimal. Padahal, program itu menjadi tumpuan untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi mencapai 255,8 juta jiwa tahun 2015.

”Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu menggalakkan lagi regenerasi penyuluh dan menurunkan jumlah keluarga yang belum terlayani program KB,” ujar Agung seusai membuka Rapat Kerja Nasional Koalisi Kependudukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/4).

Turut hadir pada acara itu Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji.

Deputi Menkokesra Bidang Kesehatan dan Kependudukan Emil Agustiono mengatakan, desain besar kependudukan yang sedang disusun mencakup lima pilar. Kelima pilar itu meliputi pengendalian penduduk, peningkatan kualitas penduduk, membangun keluarga sejahtera, pengaturan distribusi penduduk, dan penataan sistem administrasi kependudukan.

”Desain besar kependudukan diharap tuntas bulan depan agar jadi pedoman pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan setelah Millenium Development Goals tahun 2015,” kata Emil.

Tenaga penyuluh

Sebelum tahun 2000, tenaga penyuluh lapangan KB mencapai 36.000 orang. Saat ini, jumlah penyuluh diperkirakan kurang dari 15.000 orang. Menurut Inspektur Utama BKKBN Mieke Selfia Sangian, kondisi itu dipicu banyaknya penyuluh yang dimutasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah setelah desentralisasi. Di sisi lain, pemerintah daerah kurang aktif merekrut tenaga penyuluh.

Akibatnya, satu orang penyuluh kini bertugas di 8-10 desa. Idealnya, satu penyuluh hanya bertanggung jawab pada 2-3 desa. ”Kami mendorong pemerintah daerah agar aktif mengusulkan perekrutan tenaga penyuluh,” kata Mieke.

Persoalan lain di bidang kependudukan adalah tingginya jumlah keluarga yang belum terlayani program KB. Saat ini, keluarga yang belum KB mencapai 9 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 246 juta jiwa. Untuk mengatasi hal itu, BKKBN mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan agar layanan KB masuk dalam sistem jaminan kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya sedang mendesain sistem jaminan kesehatan yang mencakup layanan KB gratis.

”Program layanan KB gratis akan diterapkan bertahap beberapa tahun ke depan. Dimulai dari warga di kawasan terpencil, seperti daerah perbatasan dan pulau terluar, yang selama ini jarang dapat sosialisasi KB,” kata dia. (RIZ)