Rabu, 30 Juli 2014 16:04

NEWS & FEATURES / HOT TOPICS - ARTIKEL

Jaminan Kesehatan Nasional Belajar dari KJS

Penulis : Rosmha Widiyani | Sabtu, 8 Juni 2013 | 11:41 WIB
Dibaca: -
Komentar: -
|
Share:
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi di depan Balaikota DKI Jakarta, Kamis (30/5/2013). Dalam aksi itu mereka menuntut pembatalan kerjasama dengan PT Askes terkait pengelolaan Kartu Jakarta Sehat.
TERKAIT:

Kompas.com - Kisruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) menjadi bahan evaluasi bagi Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dijalankan mulai tahun 2014 mendatang.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan, Akmal Taher, mengatakan persiapan pelaksaan KJN kini jauh lebih mantap. Ia juga menegaskan kendala dalam KJS tidak akan terjadi pada Jaminan Kesehatan Nasional (KJN).

"Jakarta punya aturan sendiri jadi, aturan Jakarta bersifat khusus propinsi tidak berlaku secara nasional. Apa yang terjadi di Jakarta tidak terjadi secara nasional,"katanya di Jakarta (7/6/13).

Berbeda dengan KJS yang preminya didasarkan pada penerimaan APBD yang diterima provinsi, saat ini premi nasional untuk JKN atau paket pelayanannya belum ditentukan.

"Saat ini sedang dihitung besaran tarifnya berdasarkan sistem Indonesia-Case Based Group. Kami targetkan Juli sudah selesai," kata Akmal.

Jika pendanaan KJS dikelola sepenuhnya oleh pemerintah provinsi DKI, imbuh Akmal, maka JKN akan dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

Penentuan tarif INA-CBGs yang akan disesuaikan ini akan melibatkan 161 rumah sakit di seluruh Indonesia. Nantinya, menurut Akmal, tarif paket ini akan berubah setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan faktor inflasi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Implementasi Jaminan Kesehatan

Editor :
Lusia Kus Anna

IDEALKAH

BODY MASS INDEX ANDA?


Berat Badan Kg
Tinggi Badan Cm
Usia Tahun
Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki
Level Aktivitas
 
  *Ukuran ini tidak bisa diterapkan pada ibu hamil dan menyusui