Butuh Rp 9 Triliun untuk Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal

”Dana itu dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan tenaga medis, peralatan kesehatan, dan kebutuhan teknis lainnya,” kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Hanibal Hamidi, seusai diskusi ”Menyongsong Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)”, Jumat (5/7), di Jakarta.

Hanibal menjelaskan, penyediaan pelayanan kesehatan di 183 kabupaten yang tergolong sebagai daerah tertinggal harus dipercepat. Hal itu untuk mendukung pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan mulai 1 Januari 2014. SJSN merupakan jaminan sosial untuk seluruh warga Indonesia guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga.

Jaminan sosial itu terbagi ke dalam dua bidang, yakni kesehatan dan tenaga kerja. ”Penerapan SJSN bidang kesehatan mulai tahun depan berpotensi terhambat karena masih kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah tertinggal,” ungkap Hanibal.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2012, jumlah rumah sakit di Indonesia 1.721 unit dengan 170.656 tempat tidur. Padahal, jumlah idealnya 237.000 tempat tidur di rumah sakit.

Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi Ikatan Dokter Indonesia, persebaran dokter di Indonesia sangat tak merata. Pada 2013, sekitar 50 persen dari 109.000 dokter berada di Jawa, hanya 5 persen dokter di kawasan Indonesia timur. (Kompas, 22/5/2013).

Lima kebutuhan

Menteri PDT Helmy Faishal Zaini menyatakan, untuk mempercepat terwujudnya pelayanan kesehatan yang memadai di daerah tertinggal, pihaknya mencanangkan program Perdesaan Sehat.

”Kami ingin meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di daerah tertinggal dan memastikan ketersediaan tenaga medis,” ujarnya.

Program Perdesaan Sehat fokus memenuhi lima kebutuhan, yakni keberadaan dokter di tiap puskesmas, keberadaan bidan di setiap desa, ketersediaan air bersih, ketersediaan sanitasi, dan ketercukupan gizi.

Sasaran prioritas program ini adalah 158 kabupaten daerah tertinggal yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia kurang dari 72,2 dan Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010.

”Beberapa daerah itu adalah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat serta semua kabupaten di Papua,” tutur Hanibal. (K02)