Segera Antisipasi Dampak Kurang Gizi

JAKARTA, KOMPAS —  Pemerintah perlu segera mewaspadai berbagai masalah gizi dan kesehatan masyarakat sebagai dampak lonjakan harga sejumlah bahan pangan. Jika terlambat diantisipasi, Indonesia akan makin kerepotan mengatasi berbagai dampak akibat rendahnya kecukupan gizi masyarakat.

”Prioritaskan penanganan pada ibu hamil dan anak berumur kurang dari dua tahun,” kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Abdul Razak Thaha, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Dalam kondisi harga bahan pangan normal, 35,6 persen anak berumur kurang dari lima tahun (balita) pada tahun 2010 bertubuh pendek. Hal itu disebabkan kurangnya asupan gizi. Tubuh pendek juga berkorelasi dengan rendahnya kecerdasan.

Anak berumur kurang dari dua tahun perlu mendapat prioritas karena pada saat itu 80 persen perkembangan otak manusia berlangsung. Jika intervensi dilakukan pada anak umur lebih dari dua tahun, manfaatnya tidak akan optimal.

Di sisi lain, jumlah kematian ibu melahirkan pada 2011 mencapai 228 orang per 100.000 kelahiran hidup. Kurangnya berbagai zat gizi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kematian ibu saat persalinan.

Untuk mengatasi berbagai kondisi itu, Direktur Kesehatan dan Gizi Millennium Challenge Account-Indonesia Minarto mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai program penanganan anak pendek dan penurunan kematian ibu melahirkan yang ada.

”Penimbangan anak balita secara berkala di posyandu (pos pelayanan terpadu) perlu diaktifkan,” katanya. Ini akan membuat tinggi dan berat badan anak terpantau. Di posyandu umumnya juga diberikan makanan tambahan untuk membantu memperbaiki gizi anak.

Untuk ibu hamil, pemerintah memiliki program Jaminan Persalinan. Salah satu kegiatan yang ditanggung dalam program tersebut adalah pemeriksaan kesehatan ibu hamil sebanyak empat kali sebelum melahirkan. Jika ibu hamil rutin memeriksakan kandungan, mereka juga bisa mendapat sejumlah tablet zat gizi tambahan.

”Masalahnya, masih banyak ibu hamil yang tidak mengerti program itu dan tidak tahu manfaat pemeriksaan kehamilan secara rutin,” ujar Minarto.

Pemberdayaan program-program kesehatan itu dapat dilakukan di perkotaan yang masyarakatnya sangat bergantung pada harga pangan di pasaran dan tempat tinggalnya relatif dekat dengan fasilitas kesehatan. Untuk masyarakat pedesaan, penggalakan program pemenuhan gizi keluarga dengan bahan pangan lokal dan memanfaatkan sumber daya sekitar perlu dilakukan.

Razak menambahkan, agar berbagai program tersebut tepat sasaran di tengah terbatasnya sumber daya yang dimiliki, pemerintah perlu segera memetakan daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap persoalan kurang gizi, khususnya pada ibu hamil dan anak umur kurang dari dua tahun.

”Dengan demikian, saat dampak kekurangan gizi makin memburuk, pemerintah dapat segera melakukan intervensi,” katanya. (MZW)