Tiga Potensi Masalah di Awal Program JKN 2014

KOMPAS.com -Dua minggu menjelang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014, setidaknya ada tiga hal yang dikhawatirkan menjadi masalah. Kekhawatiran ini meliputi sedikitnya tiga sistem yaitu pembayaran, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan dana.

Apalagi, saat ini belum semua tenaga kesehatan dan rumah sakit mengerti mekanisme pelaksanaan JKN 2014. Ketidakmengertian ini tentu akan berakibat buruk pada aplikasi sistem JKN 2014 di lapangan.

“Memang masih ada banyak kekhawatiran, apalagi kita belum pernah melakukan hal serupa. Namun hal ini harus dilaksanakan demi kesehatan yang lebih baik. Penundaan juga tidak berdampak lebih baik pada persiapan yang dilakukan,” kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI (FKM UI), Hasbullah Thabrany, pada seminar Tinjauan dan Kaleidoskop Kesehatan 2013 yang diselenggarakan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI) di Jakarta pada Rabu (18/12/2013).

Menurut Hasbullah, JKN 2014 mungkin tak langsung sempurna. Pelayanan menjadi poin yang pastinya terkena dampak. Pelayanan ini salah satunya adalah pemberian obat.

Kata Hasbullah, bila tak mengerti, masyarakat berisiko mendapat obat tak sesuai paket yang disediakan atau masih harus membayar. Kekhawatiran lain adalah masyarakat tidak memperoleh pelayanan masiksimal, karena lembaga pelayanan kesehatan yang merasa tidak mendapat bayaran yang cukup.

Hal senada dikatakan pengamat kesehatan masyarakat dari FKM UI, Prastuti Soewondo. Sistem pelayanan kesehatan dan pembayaran menjadi dua hal yang paling dikhawatirkan masyarakat maupun pemberi layanan kesehatan. Apalagi Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang kerap dikatakan pilot project untuk JKN 2014, belum menunjukkan pengelolaan yang efektif.

“Bagaimanapun JKN 2014 dan KJS berbeda. Pengelolaan KJS lebih bersifat terbuka, sedangkan JKN 2014 lebih tertutup. Sistem rujukan dalam KJS juga tidak berjalan cepat,  sementara JKN 2014 membagi habis semua diagnosis berdasarkan clinical pathway yang sudah ditetapkan. KJS juga tidak dikelola menggunakan biaya paket layaknya INA-CBG’s pada JKN 2014,” kata Prastuti.

Tiga poin tersebut diharapkan menyebabkan aplikasi JKN 2014 lebih mudah di masyarakat. Namun Prastuti menyoroti kejelasan sistem pembayaran untuk sentra layanan primer, yang menggunakan sistem kapitasi.

Saat ini, menurut Prastuti, belum ada kejelasan kapan sentra layanan primer mendapat penggantian biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan. Padahal, tidak adanya biaya akan menyebabkan operasional puskesmas terganggu.

Terkait hal ini, Direktur Pelayanan BPJS Fajriudin mengatakan, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Apalagi untuk pengelolaan dana, Fajriudin mengklaim, BPJS sudah siap hingga 96 persen. Dana yang ada akan digunakan untuk pembiayaan pengobatan dan kegiatan operasional sehari-hari.

Lebih jauh Fajriudin menjelaskan, untuk pembiayaan akan dilakukan paling lambat 15 hari tiap bulannya, setelah laporan penggunaan dana masuk. Hal ini berlaku sama di tingkat pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, akan dilakukan sistem rujuk berjenjang. Terkait hal ini masyarakat yang sebelumnya sudah menggunakan Askes, Jamkesmas, atau Jameksda akan otomatis menjadi peserta BPJS 2014.

“Semua memang sudah kita atur sebaik-baiknya. Namun kita memang tetap meminta bantuan untuk pelaksaan JKN 2014. Kita tida mungkin mundur karena hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Fajriudin.