Rencana DPRD Bengkulu Batasi Penjualan Kondom Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu yang ingin membatasi penjualan kondom agar perilaku seks bebas menurun sehingga kasus penularan HIV juga menurun dinilai salah kaprah.

Aktivis HIV/Aids Baby Jim Aditya pun mempertanyakan maksud pemerintah provinsi Bengkulu tersebut. Menurutnya, membatasi penjualan kondom tidak akan memengaruhi seseorang untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dibatasi atau tidak, pemakaian kondom di Indonesia pada hubungan seks berisiko memang masih sangat rendah.

“Sekarang saja, dengan adanya promosi sosialisasi kondom untuk hubungan seks berisiko, orang masih menolak menggunakan kondom,” ujar Baby saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/6/2015).

Masih banyaknya laki-laki dengan perilaku seks berisiko yang menolak menggunakan kondom, justru membuat penularan HIV masih terus terjadi. Menurut Baby, anggota DPRD Bengkulu harus paham pola penularan HIV sebelum membuat kebijakan.

“Mereka paham enggak, penularan HIV tidak hanya terjadi pada seks di luar pernikahan, tapi terjadi pada laki-laki berisiko tinggi itu kepada istri mereka di rumah dan tanpa kondom,” terang Baby.

Baby menjelaskan, penularan HIV kini banyak terjadi saat hubungan seksual antara pasangan suami istri. Para laki-laki yang kerap membeli jasa pekerja seks komersial berisiko terkena HIV yang kemudian menularkan pada istri di rumah. Akibatnya, kasus penularan baru HIV saat ini lebih banyak terjadi pada ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya.

Baby mengatatakan, penularan itu terjadi karena mereka melakukan hubungan seks tidak aman, yaitu tidak menggunakan kondom. Di Thailand, program “100 Persen Kondom” atau penggunaan kondom bagi seluruh warganya yang melakukan hubungan seks berisiko, telah terbukti menekan angka penularan HIV.

 “Kesimpulannya mana yang lebih gawat, mengurangi penjualan kondom atau menyuruh laki-laki yang mempunyai hubungan seks tidak aman itu supaya berhenti melakukan seks tidak aman,” papar Baby.

Berikan pendidikan kesehatan reproduksi

Hal senada dikatakan Ketua Pengurus Nasional Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sarsanto W Sarwono. Ia berpendapat, jika pemerintah provinsi Bengkulu ingin mencegah perilaku seks pranikah, berikan saja para remaja pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, bukan dengan pembatasan penjualan kondom.

Menurut Sarsanto, pendidikan mengenai kesehatan reproduksi perlu diberikan sejak dini. Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan risiko kesehatan yang terjadi jika melakukan hubungan seks di luar nikah.

“Makin awal para remaja pemuda kita diberi tahu tentang risiko melakukan seksual di luar nikah, makin mereka tahu dan sadar bahwa melakukan itu (seks pranikah) berbahaya,” kata Sarsanto.