Jika kewajiban imunisasi tak dilakukan oleh orangtua, maka mereka harus siap kehilangan tunjangan 15.000 dollar Australia (sekitar Rp 158 juta) per anak setiap tahunnya.
"Pilihan untuk tidak mengimunisasi anak mereka tidak didukung oleh peraturan publik dan riset medis. Karena itulah tindakan mereka itu juga seharusnya tidak didukung oleh pembayar pajak dalam bentuk tunjangan keluarga," kata Menteri Pelayanan Sosial Scott Morrison.
Pengecualian hanya diperbolehkan jika ada alasan medis yang valid. Undang-undang ini kemungkinan besar akan diloloskan oleh parlemen. Sementara itu reaksi publik Australia tampaknya positif.
Saat ini, meski 97 persen orangtua di Australia yang mengklaim tunjangan dari pemerintah rutin melakukan vaksinasi pada anaknya, tapi jumlah anak berusia kurang dari 7 tahun yang tidak divaksin terus meningkat.
Menurut pemerintah Australia, dalam satu dekade terakhir terjadi peningkatkan anak yang tidak divaksin dari 24.000 anak menjadi 39.000 anak. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.