Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar KB Berhasil, Butuh Komitmen Politik Kuat

Kompas.com - 02/03/2011, 06:03 WIB

Jakarta, Kompas - Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk hingga 1,1 persen pada 2015 dan kurang 1 persen pada 2020 dinilai terlalu berat. Target itu hanya dapat tercapai jika revitalisasi program keluarga berencana berlangsung secara masif seperti era Orde Baru.

Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Sonny Harry B Harmadi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/3), menyatakan, laju pertumbuhan penduduk 2000-2010 rata-rata sebesar 1,49 persen diwarnai tingginya angka pertumbuhan pada akhir dekade. Pada 2007, pertumbuhan penduduk mencapai 1,5 persen.

Karena itu, menurunkan pertumbuhan menjadi 1,1 persen pada 2015 dinilai tidak realistis. Apalagi jumlah perempuan usia subur, 25-29 tahun, pada 2010 lebih besar dibandingkan tahun 2000. Diperkirakan tahun 2000 ada sekitar 9 juta perempuan usia subur dan tahun 2010 ada 11 juta perempuan.

”Untuk mencapai target 1,1 persen, jumlah kelahiran yang saat ini mencapai rata-rata 4,5 juta bayi per tahun harus ditekan menjadi 4 juta bayi per tahun,” katanya.

Target itu hanya dapat dicapai jika revitalisasi program KB dilakukan secara masif. Dengan KB, pertumbuhan penduduk dapat terkelola dengan baik.

Guru Besar Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia yang juga peneliti senior Lembaga Demografi UI, Sri Moertiningish Adioetomo, mengatakan, untuk menggalakkan kembali KB dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari para bupati dan wali kota. Kini, di tangan para kepala daerah itu berbagai program pembangunan untuk rakyat tertumpu.

Komitmen dapat ditunjukkan dengan penyediaan anggaran KB yang memadai. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa kependudukan adalah isu sentral pembangunan yang akan memengaruhi berbagai kebijakan berikutnya, mulai dari program pendidikan hingga kesehatan.

Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme operasional program KB secara matang agar dapat berjalan penuh di lapangan. Aparat pemerintah harus mampu menggerakkan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga petugas kesehatan dan penyuluh KB agar dapat berperan aktif.

”Kapasitas pengelola KB, mulai dari dokter, bidan, petugas lapangan KB, hingga kepala bidang yang mengelola program KB, harus ditingkatkan,” katanya.

Tidak mudah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com