Pemerintah Daerah Perlu Lebih Peduli Gizi Masyarakat

Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan Slamet Riyadi Yuwono, di Jakarta, Jumat (30/8), mengatakan, secara teknis, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Namun, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kendali langsung kepada masyarakat.

Kejelian pemerintah daerah diperlukan karena dampak kurang gizi tidak akan terlihat langsung, tetapi baru akan dirasakan beberapa tahun ke depan. Kelompok paling rentan akibat kekurangan gizi adalah ibu hamil, anak berumur kurang dari dua tahun, dan orang usia lanjut.

”Jika pemerintah daerah tidak mampu menangani dampak kekurangan gizi, segera laporkan ke Kemenkes. Jangan ditutupi karena dianggap memperburuk citra pemerintah daerah,” ujarnya.

Puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu dapat digerakkan oleh dinas kesehatan untuk memantau kondisi masyarakat. Penyuluhan tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai pengganti bahan pangan perlu digencarkan.

Jika kondisi ini tidak terkendali, dampak jangka pendeknya Tujuan Pembangunan Milenium bisa tidak tercapai. Sebelum harga pangan naik, target penurunan angka kematian ibu melahirkan saja sudah sulit dicapai.

”Dampak jangka panjang, kita bisa kehilangan satu generasi,” kata Slamet. Kurang gizi pada anak umur kurang dari dua tahun akan membuat mereka berbadan pendek dan kurang cerdas.

Kualitas manusia Indonesia yang buruk bisa mengancam manfaat bonus demografi Indonesia. Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Fasli Jalal menyatakan, agar potensi jendela peluang sebagai puncak bonus demografi dapat dirasakan, manusia Indonesia harus berkualitas.

Nyatanya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sangat rendah, urutan ke-124 dari 187 negara pada 2011. Kualitas itu salah satunya diukur dari kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Memburuknya gizi masyarakat bisa mengancam bonus demografi berubah menjadi malapetaka demografi. (MZW)