Dokter Takut Tekor, Ini Jawaban BPJS

“Biaya kapitasi dan INA-CBG’s yang terlalu kecil berisiko menyebabkan dokter tekor. Kalau sudah begitu dokter tidak mampu lagi memenui kebutuhan sehari-hari. Padahal kita juga perlu mengikuti kursus untuk menambah pengetahuan,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Zainal Abidin, pada KOMPAS Health Senin (6/1/2013).  

Kekhawatiran ini dibantah PT Askes sebagai penyelenggara BPJS Kesehatan. Menurut Direktur Pelayanan PT Askes (persero), Fadjriadinur besaran biaya kapitasi untuk fasilitas layanan primer dan Indonesia Case Based Group’s (INA-CBG’s) untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut, sudah sesuai dan memberi manfaat bagi dokter maupun pasien.

“Sebetulnya pelaksanaan JKN 2014 tidak perlu membuat dokter khawatir, karena tidak perlu lagi mengumpulkan banyak pasien seperti fee for services,” ujarnya.

Tarif kapitasi dihitung berdasarkan jumlah peserta terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif ini terdiri atas Rp. 3 ribu – Rp. 6 ribu untuk puskesmas, Rp. 8 ribu – Rp. 10 ribu untuk klinik pratama, praktek dokter, atau dokter praktek beserta jaringannya, dan Rp 2 ribu untuk praktik dokter gigi mandiri. Perbedaan didasarkan atas kelengkapan fasilitas dan kapasitas pasien pada tiap layanan kesehatan.

“Ada beberapa pembeda salah satunya dokter gigi. Fasilitas kesehatan yang punya dokter gigi akan memperoleh kapitasi lebih besar. Pembeda lain adalah jumlah dokter dan lamanya layanan dibuka untuk umum,” kata  Fadjriadinur, pada temu media yang membahas BPJS Kesehatan di Jakarta pada Senin (6/1/2013).

Pendapatan dokter layanan primer, lanjutnya, akan bergantung pada sisa biaya kapitasi. Makin sedikit masyarakat yang sakit, maka biaya kapitasi yang digunakan untuk mengobati penyakit semakin kecil. Sehingga sisa biaya, yang salah satunya digunakan untuk membayar jasa medik dokter, bisa semakin besar.

“Dokter layanan primer memang tidak memiliki pemasukan tetap karena biaya kapitasi yang mungkin berubah tiap bulannya. Di sinilah dokter layanan primer rmemfungsikan diri sebagai dokter keluarga, yang merupakan care manager. Dia dituntut melakukan upaya promotif dan preventif, sekaligus menjalin jejaring sehingga biaya kapitasi layanannya bisa lebih besar,” kata Fajriadinur.

Satu dokter layanan primer, kata Fajriudin, idealnya melayani 5.000 penduduk. Bila pada layanan tersebut ada 2-3 dokter, maka tanggungan pasien bisa menjadi 10.000- 15.000 jiwa. Dengan biaya kapitasi 8.000, maka anggaran fasitas kesehatan tersebut berkisar Rp. 80.000.000 – Rp. 120.000.000. Bila yang sakit hanya 3.000 penduduk maka kapitasi yang keluar adalah Rp, 24.000.000, sehingga layanan primer memiliki sisa kapitasi Rp.56.000.000 - Rp. 96.000.000. Jumlah itulah yang kemudian mejadi pemasukan dokter, setelah dikurangi biaya operasional lain yang berbeda di tiap wilayah.

Sementara dokter di tingkat layanan lanjut dibayar melalui sistem renumerasi, yang merupakan kesepakatan antara dokter dan manajemen rumah sakit swasta maupun pemerintah. Tarif renumerasi tersebut dibayar dengan harga paket yang ada dalam INA-CBG’s, termasuk penggunaan obat dan fasilitas lainnya. Tarif rumahsakit A, B, C, dan D berbeda bergantung pada fasilitas dan kapasitas di rumah sakit tersebut.

“Tarif ini nantinya mirip gaji bulanan dan diterima dalam jumlah tetap, tak bergantung pada banyaknya pasien yang datang seperti fee for services. Sistem ini memungkinkan pasien terdistribusi merata pada seluruh dokter. Banyaknya paket yang diambil bisa menyesuaikan dengan jumlah dokter serupa di layanan kesehatan tersebut,” kata Fajriudin.

Meski dokter layanan primer terkesan tidak memperoleh pemasukan tetap, layaknya dokter pada layanan tingkat lanjut, namun hal tersebut secara perlahan menurut Fajriudin akan membaik dan menemukan pola yang cenderung tetap.

Dengan pengaturan ini, diharapkan dokter tak lagi khawatir pada jumlah pemasukan. Apalagi sistem ini masih membuka kemungkinan dokter berpraktek di tempat lain, dengan jumlah maksimal 3 lokasi.