Korban Pengobatan Massal Filariasis Mengadu ke DPR

Kompas.com - 26/11/2009, 13:22 WIB
EditorGlo

JAKARTA,KOMPAS.com - Para keluarga korban pengobatan massal penyakit kaki gajah di wilayah Kabupaten Bandung, Kamis (26/11), mendatangi Komisi IX DPR.

Mereka mengadukan persoalan mengenai jatuhnya korban jiwa sanak saudara mereka yang diduga akibat dari pengobatan massal filariasis yang dilakukan pemerintah dengan membagikan obat melalui kader-kader puskesmas di wilayah Kabupaten Bandung.

Kedatangan sebanyak sembilan keluarga korban didampingi oleh LSM Dewan Kesehatan Masyarakat (DKM) Jawa Barat. Akibat pengobatan massal tersebut, berdasarkan data DKM, sudah menelan korban jiwa sebanyak delapan orang meninggal dunia. Sedangkan 553 lainnya dirawat inap di berbagai rumah sakit di Jawa Barat.

Mereka meminta kepada anggota dewan agar segera mengusut tuntas program pengobatan massal filariasis yang justru menimbulkan korban. "Jika bukan karena kelalaian pendampingan masyarakat oleh para aparatur terkait, maka kualitas obat yang dibagikan kemungkinan sudah tidak layak dikonsumsi. Bukannya mengeliminasi penyakit kaki gajah malah keracunan dan kematian yang terjadi di masyarakat," kata Ketua DKM Jawa Barat, Martinus Ursia.

Ia menuturkan, kasus keracunan dan kematian ini bermula pada 10 November lalu saat pemerintah melalui petugas-petugas posyandu membagi-bagikan obat anti filariasis di wilayah Kabupaten Bandung. Namun, kata Martinus, pembagian obat berjenis Diethyl Carbamazine Citrate (DEC), Albendazole dan Parasetamol, tersebut dilakukan tanpa pengawasan dan penjelasan kepada masyarakat yang dibagikan.

Departemen Kesehatan menyebutkan, jenis obat yang dibagikan tersebut sudah mendapat jaminan aman dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara yang juga menjadi endemi filariasis. "Padahal dari kesaksian masyarakat, korban justru meninggal setelah mengkonsumsi obat yang dibagikan oleh kader kesehatan setempat," katanya.

Menanggapi aduan tersebut Pimpinan Sidang Nizar Shihab mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keputusan. Namun, ia menjanjikan akan membahas pengaduan kasus tersebut dan meminta keterangan dari Menteri Kesehatan. "Kami menerima saja, dan belum ada keputusan. Nanti akan ada rapat dengar pendapat dan akan disampaikan ke Menkes," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Meski demikian, Nizar berpendapat, pengobatan massal dan pemberian obat tersebut tidak dapat dihentikan begitu saja. Ia mengatakan penderita kaki gajah justru akan melonjak jika pengobatan tersebut dihentikan. "BPOM sudah menjamin bahwa obat itu aman. Saya kira BPOM itu lembaga yang sangat teliti. Yang perlu diketatkan adalah mekanisme pemberian obatnya, harus diawasi dan diberikan arahan oleh petugas kesehatan," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.