Menkes Optimistis Terbitnya RPP Larangan Iklan Rokok

Kompas.com - 09/03/2010, 17:18 WIB
Editoracandra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengaku optimistis akan terbitnya rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang rokok yang di dalamnya juga mengatur tentang larangan iklan rokok.
     
"Saya optimis," ungkap Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih seusai menghadiri acara diskusi panel bertema "Perlukah Intervensi Pemerintah dalam Menyiapkan Rumah Sakit Swasta untuk Mampu Bersaing di Era Global dan Liberal" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (9/3/2010).

Namun, saat ditanyakan soal kemungkinan intervensi industri atau produsen rokok dalam RPP tersebut, Menkes tidak berkomentar banyak. "Kita lihat saja nanti," kata Endang Rahayu Sedyaningsih singkat.

Menurut Menkes, RPP tersebut dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyiapkan draf atau rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang rokok untuk mendukung pelaksanaan pasal rokok dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No 36/2009).

Isi pokok RPP tentang rokok, di antaranya, meliputi pengaturan kawasan tanpa rokok, peringatan berupa gambar pada bungkus rokok, dan larangan menjual rokok kepada anak-anak, larangan menjual rokok batangan, serta larangan iklan, sponsor, dan promosi rokok di media massa.
     
Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan tentang larangan iklan rokok. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, hal tersebut harus dilakukan mengingat terus meningkatnya jumlah perokok di Indonesia akibat maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok.

"Kami melihat bahwa industri rokok semakin gencar dalam menjerat generasi muda kita dengan menggunakan segala cara yang sistematis dan berakibat meningkatnya jumlah perokok secara signifikan," katanya.

Fornas Total Ban
Sebelumnya, melalui Forum Nasional Aliansi Total Ban yang digawangi oleh Komnas PA dan berlangsung di Jakarta, 25-26 Januari 2010 di Jakarta, diperoleh beberapa poin pernyataan sikap.

Yang pertama, mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Kedua, mendesak semua kementerian sektoral yang terkait dengan pembahasan rancangan peraturan pemerintah tersebut untuk tetap berpijak pada ketentuan yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketiga, mendorong seluruh lapisan masyarakat termasuk media untuk memberikan dukungan kepada pemerintah agar menjalankan proses pembahasan yang akuntabel dan transparan. Keempat, mendorong pemerintah untuk menolak segala bentuk intervensi baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh industri rokok selama proses pembahasan RPP berlangsung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.