Cantumkan Logo Obat Generik di Kemasan

Kompas.com - 22/02/2011, 06:39 WIB
EditorLusia Kus Anna

Jakarta, Kompas - Pemerintah perlu mengharuskan pencatuman logo generik pada semua kemasan obat yang sudah off patent, yaitu obat yang sudah habis masa perlindungan patennya. Dengan demikian, masyarakat bisa mengontrol kenaikan harga obat yang berlebihan.

Hal itu dikemukakan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sidipratomo, didampingi Sekretaris Jenderal IDI Slamet Budiarto, Senin (21/2) di Jakarta.

Menurut Prijo, obat paten hanya sekitar 5 persen dari obat yang beredar di Indonesia. Sisanya adalah obat generik berupa obat generik program pemerintah dan obat generik bermerek, baik yang diproduksi perusahaan dalam negeri maupun perusahaan modal asing. ”Selama bertahun-tahun masyarakat dan umumnya dokter tidak menyadari bahwa sebagian besar obat yang digunakan adalah obat generik bermerek,” katanya.

Menurut Guru Besar Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Iwan Dwiprahasto, di Jerman atau Amerika Serikat, obat yang off patent segera diproduksi generiknya oleh sejumlah produsen. Jika diproduksi lebih dari 10 perusahaan, harga obat akan turun sampai 20 persen.

Dengan pencantuman logo generik dan pengawasan mutu oleh pemerintah, kata Slamet, masyarakat bisa memilih obat yang paling murah jika mendapat resep dari dokter.

Prijo menyatakan, IDI memberi perhatian khusus pada pemakaian obat yang paling murah dengan mutu baik. Pemanfaatan obat generik yang murah disosialisasikan kepada para dokter dalam seminar, kongres IDI, atau melalui para ketua himpunan.

Bisa ditekan

Iwan dan Slamet mengatakan, harga obat di Indonesia bisa ditekan lebih murah. Sebagai contoh, PT Askes bisa membeli obat langsung ke produsen dengan harga lebih murah 50-60 persen. Hal ini karena produsen tidak perlu berpromosi.

Iwan menuturkan, saat ini terlalu banyak industri farmasi yang memproduksi obat yang sama. Di sisi lain, pemerintah menganggap obat sebagai barang privat dan melepas harga obat ke pasar bebas. Akibatnya, terjadi liberalisasi. Agar produknya laku, produsen sering melakukan promosi kurang sehat, misalnya kolusi dengan dokter. Praktik itu membuat biaya promosi tinggi sehingga harga obat mahal.

Harga obat tidak transparan. Obat tidak seperti barang lain yang dijajarkan di rak, lengkap dengan label harga. Masyarakat tidak bisa memilih obat karena tidak ada daftar harganya dan tidak tahu jika harganya naik beberapa kali dalam setahun.

”Orang tidak mempunyai pilihan jika memerlukan obat. Selain itu, obat berkaitan erat dengan tingkat kesehatan serta produktivitas masyarakat. Karena itu, seharusnya ada mekanisme untuk mengendalikan harga obat. Caranya, lewat asuransi kesehatan sosial,” ujar Iwan.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat implementasi asuransi kesehatan sosial yang mencakup seluruh penduduk Indonesia. Saat ini pemerintah harus mengumumkan daftar obat dalam formularium Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sehingga dokter dan masyarakat bisa memilih obat sesuai dengan yang ada di formularium. Harga obat di formularium telah dinegosiasikan sehingga bisa lebih murah. (ATK)


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X