Penanganan TB di Daerah Masih Terkendala

Jakarta, Kompas - Penanganan tuberkulosis di daerah-daerah menghadapi berbagai kendala. Masalah utama adalah peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan untuk mendeteksi kasus baru.

Di Provinsi Papua, misalnya, penemuan kasus baru tuberkulosis belum seperti yang diharapkan. Penemuan kasus baru masih 76 persen, jauh dari target 90 persen. Kasus tuberkulosis di Papua 2,1 per 1.000 penduduk.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Bagus Sukaswara mengatakan, Senin (21/3), salah satu kendala ialah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan. Untuk penentuan kasus tuberkulosis BTA positif perlu diagnosis tepat didukung pemeriksaan mikroskopis dahak di laboratorium. Di Papua, belum semua puskesmas mampu melakukan.

Padahal, penemuan kasus menjadi penting agar penderita segera diobati dan tidak menularkan ke orang lain.

Kapasitas kurang

Untuk penemuan kasus itu diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, bahan, alat kerja, dan biaya operasional.

Peningkatan kapasitas di sejumlah daerah pemekaran di Papua sangat penting. Bagus mengatakan, ada 286 puskesmas pada 2010, sekitar 20 persen merupakan puskesmas baru.

Masalahnya, belum tentu puskesmas baru mempunyai sumber daya manusia dan perangkat memadai, termasuk untuk menemukan dan mengatasi tuberkulosis.

Untuk mengatasi persoalan itu, dibuat sistem rujukan. Puskesmas yang tenaganya telah mampu mendiagnosis secara tepat tuberkulosis dan dilengkapi laboratorium pemeriksaan menyupervisi puskesmas yang belum memadai. Penderita juga dapat dirujuk ke rumah sakit. Pemerintah telah menyediakan obat tuberkulosis gratis di pelayanan kesehatan pemerintah.

Bagus mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua juga menganggarkan dana untuk penanganan tuberkulosis. Anggaran yang dikucurkan pada tahun 2011 sebesar Rp 2,25 miliar.

Dana itu untuk penyediaan obat tuberkulosis bagi anak, tambahan reagens, bahan-bahan diagnostik, biaya operasional di daerah, dan pembinaan fasilitas kesehatan. Penanganan tuberkulosis sangat penting di Papua yang tinggi penularan HIV-nya. Pertambahan kasus HIV/AIDS ikut meningkatkan risiko penularan tuberkulosis.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur Syafak Hanung. Dia mengatakan, penemuan kasus masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan. ”Tenaga yang terbatas ialah tenaga laboratorium untuk mendukung pemeriksaan mikroskopik. Tidak semua tenaga di puskesmas dapat melakukan pemeriksaan mikroskospik tuberkulosis,” ujarnya.

Guna mengatasi kekurangan itu, di Kalimantan Timur dibuat semacam sistem rujukan laboratorium. Contoh dahak yang dikumpulkan puskesmas dikirimkan ke puskemas yang mampu memeriksa.

Selain itu, diadakan pelatihan pemeriksaan mikroskopik oleh laboratorium kesehatan daerah kepada tenaga tenaga di puskesmas. Pemerintah daerah juga menganggarkan penanganan tuberkulosis. Saat ini anggaran kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sekitar 13,5 persen dari APBD di luar gaji pegawai negeri sipil. (INE)