Tukang Gigi dan Risiko Infeksi

Wahyu mengklaim, prinsip kerja yang dilakukannya dengan dokter gigi tidak jauh berbeda. Bahkan dia berani menjamin gigi bisa menjadi rapih asalkan rutin kontrol. "Pasang behel, kalau di dokter sama di sini sama saja. Hasilnya pasti sama," tegasnya.

Tapi, ada satu hal yang membedakan ahli gigi dan dokter gigi. "Bedanya kalau di dokter, pasti ada gigi yang dicabut, kalau kita nggak," tambahnya. 

Untuk kontrol pasca pemasangan behel, Wahyu biasanya meminta pasien untuk datang minimal sebulan sekali. Untuk sekali datang kontrol, seorang pasien dikenakan biaya Rp 50 ribu. Sedangkan untuk biaya membersihkan bracket, dan mengganti karet yang lepas, harga yang dipatok relatif sama.

Merry, salah satu pengguna jasa ahli gigi mengatakan, kalau biaya pemasangan behel jauh lebih murah di ahli gigi ketimbang harus ke dokter. Dia pun tak merasa khawatir kalau terjadi  sesuatu yang salah pada giginya. "Kalau bisa cari yang murah lebih bagus, kenapa nggak?" ujarnya.

Perlu ditindak

Menanggapi maraknya praktik tukang gigi, Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) drg. Zaura Rini Matram menuntut pengawasan dan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah terhadap profesi tukang gigi yang bertindak di luar batas kewenangan.

Pemerintah telah mengatur batasan praktik tukang gigi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 339 tahun 1989 tentang kewenangan pekerjaan tukang gigi.

Dalam salah satu pasalnya  tertulis bahwa tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya diberikan wewenang dalam hal membuat gigi tiruan lepasan dari karilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan.

"Ke depannya, PDGI menganjurkan tukang gigi harus di hapus dan di hilangkan dari masyarakat. Masyarakat harus tahu, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan tukang gigi," ujar Rini.

PDGI  beralasan, pelayanan tukang gigi yang ada saat ini tidak didasarkan pada pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi.