Jakarta Arogan terhadap Ruang Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak konsisten memelihara ruang terbuka hijau. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah selama 25 tahun terakhir berdampak pada hilangnya 85 persen ruang hijau.

Demikian disampaikan Ketua Forum Komunikasi Rakyat Jalan Pangeran Antasari, Tjahjo Tamtomo, dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Pulihkan Jakarta, Rabu (27/7/2011), di Senayan, Jakarta Pusat.

"Tindakan inkonsistensi dari pemprov dengan menggusur taman, lapangan olahraga, mengurangi jalur hijau dan menebangi pohon mengakibatkan kota mengalami degradasi kualitas lingkungan hidup," kata Tjahjo.

Ia mengatakan, degradasi kualitas lingkungan hidup adalah berupa pencemaran udara, penyakit, krisis air bersih, banjir, erosi tanah, intrusi air laut, dan abrasi pantai. Tjahjo menambahkan, berkurangnya ruang terbuka hijau, selain berdampak pada buruknya ekologi dan estetika kota, juga berdampak buruk bagi kesehatan manusia, terutama pada perempuan dan anak-anak.

"Selain ekologi dan estetika kota menjadi buruk, buruknya kualitas air serta kotornya udara Jakarta akibat pencemaran lingkungan akan memicu berbagai penyakit. Kelompok paling rentan adalah perempuan dan anak-anak," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Pulihkan Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menghentikan aktivitas penebangan pepohonan di berbagai penjuru Kota Jakarta. Hal itu tampak dalam pembangunan jalan layang nontol di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan.

Warga menggugat pemerintah agar pembangunan tidak menghilangkan pohon dan RTH yang sudah sedikit jumlahnya. Tak hanya mengurangi suplai oksigen, penebangan pohon yang makin banyak akan memicu munculnya penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan atas.