Ratusan Pohon Hilang Per Tahun

Jakarta, kompas - Ruang terbuka hijau di Jakarta kian menyusut tergerus laju pembangunan. Tahun ini, setidaknya sudah 40 pohon ditebang di Jalan Casablanca dan rencananya 477 pohon ditebang serta 348 pohon dipindahkan untuk pembangunan jalur bus transjakarta Koridor XI.

Koalisi Pulihkan Jakarta, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/7), menyatakan, penebangan pohon yang terus terjadi menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk keluar dari ancaman bencana dan penyakit.

”Kami meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk segera menghentikan aktivitas penghilangan pepohonan di berbagai penjuru Kota Jakarta. Ruang terbuka hijau sudah sedikit, bukannya ditambah, malah dikurangi,” kata Silvia Vivi dari Koalisi Pulihkan Jakarta.

Dia menambahkan, satu pohon bisa menghasilkan 1,2 kilogram oksigen per hari yang bisa menyediakan oksigen bagi dua orang. ”Satu pohon ditebang, dua warga kehilangan sumber oksigen. Sebanyak 0,1 hektar pohon mencukupi oksigen untuk 18 orang. Bayangkan berapa orang bakal tercekik karena kurang suplai oksigennya,” ujar Vivi.

Data dari Institut Hijau Indonesia menunjukkan, sejak tahun 2010, setidaknya 223 pohon di jalur Cipete-Blok M dipangkas untuk pembangunan jalan layang non tol Antasari. Sebelumnya, tahun 2007, ada 518 pohon palem ukuran besar di sepanjang Jalan Pondok Indah yang menjadi korban jalur bus transjakarta Koridor VIII.

”Ini belum terhitung pohon- pohon yang terdapat di banyak titik, seperti di Jalan Panjang yang dilalui bus transjakarta Koridor III,” kata Direktur Keadilan Perkotaan Institut Hijau Indonesia Selamet Daroyni.

Sayangnya, penebangan pohon itu tidak diimbangi dengan penanaman pohon.

Menurut Selamet, upaya penanaman pohon di Jakarta hanya tambal sulam. ”Pohon yang ditebang usianya 10 sampai 20 tahun. Pohon penggantinya baru berusia 2 tahun. Artinya, untuk mendapatkan pohon seperti semula, perlu waktu 15-20 tahun dan selama itu fungsi ekologis sudah hilang tanpa ada yang menanggungnya,” katanya.

RTH

Master Plan Djakarta 1965- 1985 menyebutkan, ruang terbuka hijau (RTH) masih seluas 37,2 persen. Dengan luasan sebesar ini, RTH di Jakarta saat itu masuk dalam kategori sangat ideal. Kenyataannya, tahun 1984, luas RTH tinggal 28,8 persen dari luas Jakarta.

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 1985-2005 disebutkan, RTH yang ada tinggal 26,1 persen karena kawasan lindung Pantai Kapuk direklamasi dan terjadi konversi lahan besar-besaran di kawasan Senayan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2000-2010 hanya menyisakan 13,94 persen wilayah Jakarta yang menjadi RTH. Kenyataannya, tahun 2007 saja, RTH Jakarta ditaksir tinggal 6,2 persen. Jumlah itu sangat tidak ideal dan tidak sehat bagi kehidupan sebuah kota.

Perwakilan warga Jalan Antasari, Tommy Tamtomo, mengatakan, sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), di jalan itu hanya dimungkinkan untuk menebang 30 pohon. ”Kenyataannya sudah 300 pohon ditebang. Jika jalan layang non tol itu sudah jadi nanti, kami hanya akan menerima buangannya,” katanya.

Berkurangnya RTH dinilai tidak saja menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga ancaman bagi masa depan generasi mendatang.

Avianti Armand, seorang ibu rumah tangga yang turut hadir dalam konferensi pers, mengungkapkan keprihatinan akan masa depan anak-anaknya jika RTH di Jakarta terus berkurang.

”Dalam penelitian yang saya baca, polusi udara bisa menurunkan tingkat kecerdasan anak hingga 2,5 poin,” ujar Avianti.

Koalisi Selamatkan Jakarta hari Kamis ini akan melaporkan kejahatan lingkungan karena pelanggaran amdal kepada Polda Metro Jaya. ”Kami juga akan menghitung pohon di sepanjang bakal jalur bus transjakarta Koridor XI dari Cipinang ke Jalan Ngurah Rai,” kata Irvan Pulungan dari koalisi tersebut.

Pohon yang didata bisa dijadikan dasar untuk menghitung berapa jumlah yang nantinya ditebang dan berapa persen RTH hilang akibat pembangunan jalur bus tersebut.

RTRW

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang bertemu dengan lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta terkait RTRW yang tidak kunjung disahkan, mengatakan, saat ini banyak pembangunan di Jakarta yang menyalahi tata ruang.

Akibatnya, target RTH di Jakarta tahun 2010 yang semula 13,94 persen turun menjadi 9,9 persen. ”Ini harus ada evaluasi dari pemerintah untuk mengatasi penurunan itu,” katanya.

”Walhi dan aktivis lingkungan perlu masuk ke Dewan Pengawas Lingkungan yang bisa disiapkan wadahnya,” ujar Triwisaksana. (FRO/ARN)