Optimalkan Program KB Mandiri

JAKARTA, KOMPAS - Keluarga Berencana secara mandiri harus dioptimalkan sebagai upaya mengatasi ledakan jumlah penduduk. Hal ini terutama diarahkan kepada masyarakat di perkotaan yang mampu membiayai pelayanan KB.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief mengatakan hal itu dalam diskusi ”Pelayanan KB Melalui Lingkaran Biru” di Jakarta, Selasa (9/8). ”Faktor kemandirian menjadi penting untuk menepis anggapan bahwa KB paksaan pemerintah,” kata dia.

Peserta KB mandiri berusaha memenuhi kebutuhan untuk mengikuti KB dengan membayar secara sukarela.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, dengan kelahiran 4,5 juta bayi per tahun. Distribusi penduduk tidak merata dan lebih terfokus di perkotaan, yaitu 120 juta orang. Jumlah ini naik 550-600 persen sejak 1976.

Pelaksanaan program KB mandiri di perkotaan menjadi penting untuk menekan pertumbuhan penduduk. Indra Abidin, CEO Fortune Indonesia Tbk yang selama ini mengomunikasikan program KB Nasional, mengatakan, KB di perkotaan lebih sulit dibanding di pedesaan.

”Di desa, pendekatan KB dilakukan melalui kepala desa ataupun ketua adat. Di perkotaan, sistem itu umumnya tak berjalan sehingga lebih sulit,” katanya.

Keikutsertaan pihak swasta, seperti pelayanan kontrasepsi oleh rumah sakit swasta, didorong untuk mengurangi beban pemerintah. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 tercatat 69,1 persen peserta KB dilayani oleh swasta, 22 persen dilayani oleh pemerintah, dan 7,6 persen lewat pelayanan lain, seperti polindes dan posyandu.

Fitri Putjuk, Country Representative Johns Hopkins Center for Communication Program, memaparkan, terdapat 8,7 juta pasangan subur yang menjadi target program di Indonesia. Padahal, tahun 1987 tercatat 800.000 pasangan yang berusia 25-40 tahun.

”Pemerintah tidak mungkin mampu menanggung semua. Karena itu, kami mendorong swasta berperan, terutama di perkotaan,” kata Fitri.

Ke depan, skema pembiayaan KB didorong agar 20 persen menjadi beban pemerintah dan 80 persen menjadi beban swasta. Program KB perkotaan bisa dilakukan dengan berbagai variasi, seperti pelayanan konsultasi KB lewat telepon. (SIN)