Jampersal di Daerah Tak Mulus

MAKASSAR, KOMPAS - Program Jaminan Persalinan sedianya menjadi terobosan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan. Namun, pelaksanaan di daerah kurang efektif akibat tenaga bidan terbatas.

Demikian pandangan sejumlah peserta Forum Nasional II: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dari Penetapan Agenda ke Evaluasi Kebijakan Kesehatan, Rabu (28/9), di Makassar. Forum ini menjadi wadah bagi pemangku kebijakan dan peneliti untuk mengawal evaluasi kebijakan kesehatan.

Kepala Seksi Kesehatan Komunitas Dinas Kesehatan Sulawesi Barat Kasman Makassau mengatakan, jarak geografis dan keterbatasan tenaga bidan merupakan tantangan penerapan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di daerahnya.

Di Sulbar, yang terdiri dari 65 kecamatan dan 532 desa, terdapat 78 puskesmas. Tidak semua akses jalan antardesa mulus. Di beberapa wilayah, satu-satunya akses adalah jalan hutan. Pelayanan persalinan diserahkan kepada 406 bidan. Sulit mewujudkan kondisi ideal satu bidan satu desa. ”Akibatnya, pelayanan persalinan tidak optimal di daerah terpencil,” katanya.

Riset Kesehatan Dasar 2010 mencatat, ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan 55,4 persen, rumah 43,2 persen, dan polindes/poskesdes 1,4 persen.

Menurut penelitian Nizwardi Azkha dari Universitas Andalas Padang, masalah Jampersal di Sumatera Barat berpusat pada kuantitas dan kualitas bidan. ”Ada bidan yang menolak, ada bidan PTT (pegawai tidak tetap) tidak kompeten, dan belum semua desa diisi bidan,” ujar dia. Secara nasional ada 35.333 bidan swasta, 10.700 bidan PNS di desa, dan 23.127 bidan PTT.

Direktur Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Laksono Trisnantoro mengatakan, Jampersal belum memenuhi keadilan geografis.

”Belum ada pembahasan bagaimana penerapan di daerah yang sulit aksesnya dan tenaga kesehatan terbatas,” ujarnya.

Kepala Subdirektorat Ibu Bersalin dan Nifas Kemkes Riskyana mengatakan, pihaknya terus menyempurnakan Jampersal. (SIN)