Investasi Kesehatan Masih Rendah

Jakarta, Kompas - Minimnya biaya kesehatan membuat kualitas manusia Indonesia kian tertinggal dari negara lain. Untuk mewujudkan manusia Indonesia berkualitas, yang ditandai Indeks Pembangunan Manusia, investasi kesehatan mutlak diperlukan.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-47 di Jakarta, Senin (14/11), mengingatkan, kesehatan merupakan pilar pembangunan bangsa untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh, kuat, pandai, beradab, dan mampu bersaing dengan bangsa lain.

Pembangunan kesehatan, lanjut Endang, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tandanya, menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta meningkatkan status gizi dan angka harapan hidup.

Penanganan penyakit infeksi juga membaik. Indonesia yang semula peringkat tiga negara dengan jumlah penderita tuberkulosis terbanyak, kini peringkat lima. Kasus polio tak ditemukan dalam lima tahun terakhir.

Untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, pemerintah menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi kelompok miskin, Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil, serta Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) agar layanan puskesmas menjangkau masyarakat semakin luas.

”Peningkatan akses juga dilakukan melalui penambahan tempat tidur kelas III rumah sakit dan perhatian khusus pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar,” katanya.

Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan, kemauan negara untuk investasi kesehatan baru wacana. Kondisi itu ditunjukkan kecilnya anggaran yang ditentukan pemerintah dan DPR untuk Kementerian Kesehatan.

Anggaran Kemkes pada APBN Perubahan 2011 Rp 29,45 triliun (2,23 persen) dari APBN total. Pada APBN 2012, anggaran itu turun menjadi Rp 28,33 triliun (2 persen). Itu bertentangan dengan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan anggaran kesehatan pemerintah pusat untuk kesehatan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji.

Sementara itu, subsidi BBM pada APBNP 2011 Rp 129,7 triliun dan subsidi tahun 2012 lebih tinggi lagi.

Semakin tinggi subsidi BBM, lanjut Hasbullah, mendongkrak jumlah kendaraan. Dampaknya, kemacetan, polusi udara, kecelakaan, hingga berbagai penyakit akibat buruknya kualitas udara dan penyakit kejiwaan. ”Anggaran kesehatan yang kecil hanya pantas untuk negara miskin,” katanya.