Penanganan HIV/AIDS Masih Dikeluhkan

Jakarta, Kompas - Akses layanan kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS masih terbatas. Penanganannya belum menjanjikan pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Milenium 2015.

Laporan Bappenas tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) 2010 menyebutkan, jumlah infeksi baru masih meningkat meskipun prevalensi HIV/AIDS rendah, yakni 0,17 persen dari semua penduduk.

”HIV/AIDS musuh bersama. Semua, baik pemerintah, dunia usaha, LSM (lembaga swadaya masyarakat), pekerja, maupun unsur masyarakat lain, marilah menanggulangi bersama,” kata Wakil Presiden Boediono pada peringatan Hari AIDS Sedunia, Minggu (27/11), di Silang Monumen Nasional, Jakarta.

Wapres menilai, upaya yang perlu ditingkatkan antara lain memperluas jaringan fasilitas layanan, meningkatkan keikutsertaan publik mencegah dan menangani HIV/AIDS, memperbaiki koordinasi dan tata kelola semua pihak, serta memperbaiki sistem informasi HIV/AIDS.

Laporan Program PBB untuk AIDS menyebutkan, jumlah kematian karena HIV/AIDS di dunia mencapai puncaknya tahun 2005 dengan 2,2 juta kematian. Angka itu turun menjadi 1,8 juta kematian.

Angka kematian menurun. Namun, jumlah orang meninggal akibat AIDS masih 3.000-5.000 orang per tahun (10 orang setiap hari).

Diskriminasi

Di Indonesia, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih merasa didiskriminasikan oleh petugas, pengelola fasilitas kesehatan, dan penyedia asuransi. Anggota Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia, Hussen Basalamah, mengatakan, tak semua rumah sakit mau melayani pengidap HIV/AIDS. ”Banyak petugas kesehatan belum tahu cara menangani orang terinfeksi HIV,” katanya.

Setelah dirujuk, pasien harus menjelaskan kepada penyedia asuransi mengapa harus berobat ke rumah sakit tertentu, bukan rumah sakit yang ditunjuk penyedia asuransi. Mau tak mau mereka harus menjelaskan bahwa mereka terinfeksi HIV.

Hingga kini tak ada asuransi kesehatan swasta yang memberi perlindungan bagi pengidap HIV/AIDS atau keluarganya. Satu-satunya pembiayaan kesehatan yang menanggung perawatan adalah jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Namun, praktiknya sering tak sesuai.