Merokok Bukan Hak Asasi Manusia

Ketentuan yang kontroversial antara lain peringatan bergambar dan tulisan tentang bahaya rokok yang hanya 40 persen (usulan Kementerian Kesehatan 50 persen) atau ukuran iklan media luar ruang maksimum 72 meter persegi (usulan Kemenkes 16 meter persegi).

Ifdhal menambahkan, pelanggaran kovenan memang tidak ada sanksinya. Namun, pelaksanaan kovenan dipantau komite internasional tiap tiga tahun sekali. Jika ada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang belum terlindungi, komite akan memberikan rekomendasi perbaikannya, termasuk memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Karena FCTC sudah berlaku sejak tahun 2005, kesempatan yang terbuka bagi Indonesia adalah mengaksesi FCTC.

Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Kartono Mohamad mengatakan, sejumlah kementerian mengusulkan aksesi FCTC, tetapi tidak pernah terlaksana. Jika usulan aksesi melalui pemerintah sulit, usulan aksesi perlu didorong langsung melalui hak inisiatif DPR.

Ifdhal mengatakan, aksesi FCTC penting untuk melindungi generasi mendatang dari bahaya rokok. Jika tak segera dilakukan, sama artinya negara membunuh rakyatnya pelan-pelan.

Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebut prevalensi perokok berumur di atas 15 tahun mencapai 34,7 persen. Jika pada tahun itu ada 169 juta orang berumur di atas 15 tahun, jumlah perokok di Indonesia 58,6 juta orang atau hampir setara penduduk Italia.

Survei Global Tembakau pada Pemuda di Indonesia tahun 2006 menunjukkan, 6 dari 10 pelajar berusia 13-15 tahun terpapar asap rokok di rumah. Sebanyak 37,3 persen pelajar tingkat SLTP sudah biasa merokok dan 3 dari 10 pelajar mulai merokok di bawah usia 10 tahun.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah korban rokok, baik perokok aktif maupun pasif. Mereka umumnya menderita kanker nasofaring (hulu kerongkongan yang berhubungan dengan hidung). Akibatnya, pita suara mereka diangkat. Untuk berbicara mereka dibantu dengan alat khusus sehingga suaranya mirip robot. Indera penciuman mereka juga tak berfungsi. (MZW)