Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APBD untuk Kesehatan Masih Minim

Kompas.com - 17/05/2012, 11:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah (Pemda) dinilai masih pelit mengeluarkan anggaran untuk urusan kesehatan di daerahnya. Bahkan masih ada daerah yang belum mengalokasikan minimal 10 persen belanja daerahnya untuk kesehatan.

Coordinator of Research and Development Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Muhammad Maulana menjelaskan, proporsi belanja daerah untuk urusan kesehatan memang masih rendah. Padahal, pemerintah telah mensyaratkan untuk menganggarkan minimal 10 persen belanja daerah untuk kesehatan.

"Ada tujuh daerah yang belum pernah sekalipun mencapai target 10 persen dalam periode 2008-2011," kata Maulana selepas konferensi pers di kantor The Asia Foundation Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Ketujuh daerah tersebut antara lain Makassar (7,5 persen), Probolinggo (8 persen), Kota Banda Aceh (8 persen), Luwu (8,1 persen), Bener Meriah Aceh (8,2 persen), Sekadau Kalimantan Barat (8,2 persen), Bengkayang Kalimantan Barat (8,9 persen), Barru Sulawesi Selatan (9,4 persen) dan ditambah lagi dengan Sambas Kalimantan Barat (9,4 persen) serta Bulukumba Sulawesi Selatan (9,8 persen).

Di sisi lain, belanja kesehatan per kapita yang tinggi  tidak menyebabkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) juga tinggi. Misalnya, anggaran kesehatan masyarakat di Luwu Utara pada tahun 2009 sebesar Rp 210.000 per orang, namun angka IPKM-nya hanya 0,5. Sementara anggaran kesehatan masyarakat di Makassar pada tahun yang sama sebesar Rp 60.000 per orang, namun angka IPKM-nya sudah mencapai 0,65, tertinggi di antara 20 kota atau kabupaten yang ada.

"Memang besaran anggaran belanja untuk urusan kesehatan ini tidak sebanding dengan angka IPKM yang diperoleh," tambahnya.

Sementara itu, program kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) belum menjadi prioritas dalam urusan kesehatan, seperti yang dianggarkan dalam APBD.

"Tidak ada satupun daerah yang menganggarkan program KIBBLA sesuai standar pemerintah tahun 2011 sebesar Rp 74.000. Semua masih di bawahnya," katanya.

Dengan anggaran KIBBLA yang minim, maka angka kematian bayi juga masih di atas rata-rata nasional sebesar 80 persen. Rata-rata daerah tentang proporsi kelahiran ditolong dengan tenaga medis dan angka kematian bayi masih di bawah 80 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com