Angka Kematian Ibu Tertinggi Justru di Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia atau Maternal Mortality Rate (MMR) justru tercatat paling tinggi di Pulau Jawa. Data ini cukup mencengangkan karena pulau Jawa dinilai memiliki akses kesehatan lebih baik ketimbang daerah terpencil atau perbatasan.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ali Gufron Mukti sela-sela pembukaan Asia Pacific Development Summit 2012, di Jakarta, Senin (3/9/2012). Melihat data ini, Indonesia perlu bekerja keras mencapai target MDGs dari angka sekarang 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 102 per 100.000 per kelahiran hidup pada tahun 2015.

"Padahal pemerintah sudah berikan program Jampersal dengan harapan bisa menekan angka kematian ibu melahirkan. Tapi, ternyata 40 persen persalinan masih dilakukan di rumah padahal pemerintah sudah berikan gratis," ujarnya.

Secara absolut, lanjutnya, kematian ibu melahirkan justru banyak terjadi di pulau Jawa. Jawa Barat paling banyak, disusul Jawa Timur, dan Jawa Tengah. "Setelah dihitung ternyata banyak di Jawa bukan di daerah terpencil atau perbatasan yang fasilitasnya kurang. Masalahnya apa? Bisa jadi pada aksesnya dan transportasinya sehingga angka kematian ibu melahirkan tinggi," imbuhnya.

Menyoroti hal ini, Ali Gufron mengatakan antara pemerintah dan swasta perlu kerjasama dengan formula tepat dalam bidang kesehatan. Misalnya saja, swasta yang ingin membangun rumah sakit tidak melulu terpusat di kota-kota besar. Tetapi juga di daerah pedesaan. Jika terkendala akses jalan yang masih sulit, pemerintah berperan dengan membangun akses tersebut.

"Anggaran Kemenkes sendiri baru 2,2 persen dari amanat UU Kesehatan yang 5 persen. Kekurangan sumber dana  ini bisa diisi oleh swasta dalam bentuk kerjasama yang lebih terkendali dan terorganisir. Bagaimana bentuk implementasinya ini yang tengah kita cari," ujarnya.

Utusan khusus Presiden Indonesia untuk MDGs  Nila Moeloek menambahkan, penguatan kerjasama antara pemerintah dan swasta sangatlah penting. Menurutnya, Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerjai sendiri mengatasi beragam permasalahan kesehatan. Untuk mencapai target MDGs, urusan kesehatan harus ditangani lintas sektor.