Alaydrus: Jokowi-Ahok Salah Perhitungan soal KJS

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi C DPRD bidang Anggaran, Achmad Husin Alaydrus, menilai mundurnya 16 rumah sakit (RS) swasta dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena sistem manajemen KJS yang tidak tepat. Oleh karenanya, anggaran KJS Rp 1,2 triliun dapat menjadi besar pasak daripada tiang.

Besaran penduduk yang boleh menggunakan KJS hingga 4,7 juta orang, kata dia, sudah tidak benar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, warga Ibu Kota yang merupakan golongan miskin sebanyak 1,2 juta jiwa. Sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa—yang ditanggung KJS—merupakan golongan tidak miskin atau golongan menengah ke atas.

"Sistem manajemennya sudah tidak benar. Waktu Jamkesda dulu, data 1,2 juta orang itu sangat jelas, sedangkan 3,5 juta orang lainnya tidak jelas datanya. Siapa mereka itu, sampai bisa mendapatkan KJS," kata Alaydrus saat dihubungi wartawan, Senin (20/5/2013).

Alaydrus mengungkapkan, sebelum KJS diluncurkan, ia telah menyarankan kepada Pemprov DKI agar KJS hanya diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, menurut dia, sarannya tidak digubris Pemprov DKI. Apabila ada warga mampu yang dapat menikmati fasilitas kesehatan gratis dari DKI, Alaydrus tidak mengikhlaskannya.

"Karena dalam Islam, orang kaya saja harus bayar zakat 2,5 persen dari penghasilannya setiap tahun. Lho kok orang kaya malah diberikan gratis," kata Alaydrus.

Oleh karena itu, supaya tidak semakin banyak RS yang mengundurkan diri, Alaydrus meminta Jokowi dan Basuki segera memperbaiki sistem manajemen KJS. Salah satunya mempertanggungjawabkan 3,5 juta warga mampu yang ditanggung KJS. Ia juga mengharapkan agar fungsi KJS dapat dikembalikan seperti semula, yaitu hanya untuk menjamin kesehatan gratis bagi warga tidak mampu.

"Kalau tidak diperbaiki, walau APBD-nya sampai Rp 1.000 triliun pun, kalau manajemennya masih seperti ini, ya tetap amburadul, jebol, karena tidak jelas siapa yang mendapatkannya. Jokowi-Ahok sudah salah perhitungan," kata politisi Partai Demokrat itu.