Kompas.com - 21/05/2013, 21:03 WIB
EditorAsep Candra

KOMPAS.com - Mundurnya sejumlah rumah sakit swasta dari kemitraan Kartu Jakarta Sehat (KJS) menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengevaluasi kembali program berobat gratis bagi warga ini.

Sistem pembayaran dengan menggunakan Indonesia Case Base Group (INA-CBG’s) dinilai sebagai salah satu penyebab mundurnya rumah sakit swasta yang mengaku menanggung kerugian. Sistem pembayaran yang baru diberlakukan sejak April lalu ini membuat  klaim rumah sakit jauh di bawah ketentuan tarif yang diberlakukan. Rata-rata klaim untuk rawat inap hanya dipenuhi 59 persen, sementara untuk klaim rawat jalan diklaim 50 persen.

Besaran tarif premi yang hanya Rp. 23 ribu juga dianggap terlalu kecil, dan tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Wagub DKI Basuki Tjahja Purnama mengakui besaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya Rp 23.000 per bulan tidak cukup. Ia bahkan sudah memprediksi, minimnya premi ini akan membuat banyak rumah sakit swasta keberatan.  

Namun hal berbeda diungkapkan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia Prof. Hasbullah Thabrany. Menurutnya, premi sebesar Rp 23.000 per bulan sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi pelayanan. Nilai premi tersebut juga sudah dapat menutupi biaya operasional rumah sakit.

"Sebetulnya biaya tersebut cukup, meski tidak ideal. Biaya ini terutama untuk proses pengobatan non bedah," kata pengamat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) ini, Selasa (21/5/2013), di Jakarta.

Hasbullah mengatakan, biaya tersebut memungkinkan kalangan ekonomi menengah ke bawah mendapat manfaat maksimal pengobatan. Pengobatan akan diberikan sesuai penyakit yang diderita, sehingga pasien tidak perlu berlama-lama di rumah sakit.

"Premi 23 ribu memang membuat marginal revenue rumah sakit turun. Tapi hal ini juga tidak lantas mematikan rumah sakit," kata Hasbullah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tetapi diakui Hasbullah, dengan nilai premi tersebut keuntungan yang diperoleh rumah sakit menjadi tidak besar. Keuntungan yang mengecil ini lah yang kemungkinan belum bisa diterima kalangan pengusaha rumah sakit.

Terkait hal ini, Hasbullah menyarankan, pemerintah dan rumah sakit duduk bersama dan membicarakan keberatan yang dialami pengusaha terutama margin keuntungan yang diterima

Sementara dengan premi Rp. 50 ribu, menurut Hasbullah tetap lebih ideal. Dengan premi ini pelayanan bisa lebih maksimal, karena dapat menjangkau tindakan bedah. "Tapi memang perlu dibicarakan lagi tindakan bedahnya. yang jelas tindakan bedah tidak cukup kalau hanya Rp 23 ribu," katanya.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X