Kompas.com - 24/05/2013, 07:18 WIB
EditorLusia Kus Anna

Kompas.com - Penerapan pelayanan berjenjang, sistem kapitasi, dan standardisasi penggunaan obat mutlak dilakukan agar sistem asuransi kesehatan sosial berjalan baik.

Demikian pendapat Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris dan Sulastomo, mantan Ketua Tim SJSN 2001-2004, yang dihubungi secara terpisah, Kamis (23/5), di Jakarta. Mereka dimintai tanggapan terkait karut- marut pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta.

Fachmi menyatakan, sampai saat ini premi Rp 23.000 per orang per bulan dikelola Unit Pelaksana Jamkesda Dinas Kesehatan DKI Jakarta. ”Dalam KJS PT Askes hanya verifikator, apakah klaim rumah sakit telah sesuai dengan INA-CBG. Selain itu, melakukan pendataan peserta serta membantu informasi teknologi untuk melihat pemanfaatan fasilitas kesehatan secara real time,” kata Fachmi.

INA-CBG (Indonesia Case Based Group) adalah sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang sama. Besaran tarif INA-CBG ditetapkan National Casemix Centre (NCC) Kementerian Kesehatan yang saat ini terdiri dari para wakil rumah sakit pemerintah dan jajaran Kementerian Kesehatan.

Menurut Fachmi, dalam skema asuransi kesehatan sosial, akses pelayanan kesehatan dilakukan berjenjang dari fasilitas pelayanan primer, sekunder, hingga tersier. Pelayanan primer adalah entitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, atau dokter keluarga) yang bertanggung jawab atas kesehatan populasi, sekitar 3.000 penduduk.

Penduduk yang sakit harus ditangani di pelayanan kesehatan primer. Jika sudah tidak mampu atau di luar kompetensi pelayanan kesehatan primer, baru pasien dirujuk ke pelayanan kesehatan sekunder (rumah sakit di daerah). Jika penyakit terlalu berat, baru dirujuk ke pusat rujukan nasional (RS Cipto Mangunkusumo). ”Pasien tidak bisa melakukan jalan pintas langsung ke rumah sakit,” kata Fachmi.

Berdasarkan bukti dari sejumlah negara didapatkan, setiap bulan dari 1.000 penduduk, sekitar 250 orang berobat. Dari jumlah itu, hanya 21 orang yang harus dirujuk untuk rawat jalan dan 9 orang dirawat inap di RS daerah. Hanya 1 orang dirujuk ke pusat rujukan nasional.

Seharusnya kapitasi

Entitas pelayanan primer dibayar dengan sistem kapitasi, pembayaran jumlah uang tertentu di depan untuk menjamin kesehatan populasi penduduk. Penduduk yang sakit dirawat dengan uang kapitasi. Makin sedikit penduduk yang sakit, dokter makin untung. Karena itu, dokter harus menjaga penduduk tetap sehat dengan penyuluhan preventif dan promotif. Dokter tidak bisa sembarangan merujuk pasien ke pelayanan sekunder. Jika yang dirujuk melebihi jumlah wajar, biaya perawatan dibayar dengan uang kapitasi.

Persoalannya, kata Fachmi, dalam pelaksanaan KJS, pelayanan primer masih dibayar secara fee for service (dibayar per pelayanan diberikan kepada pasien). Karena itu, pelayanan kesehatan berjenjang kurang berjalan karena pelayanan kesehatan primer bebas merujuk pasien ke rumah sakit.

Halaman:

Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.