Pemerintah Siapkan Rp. 19,3 Triliun untuk Dana Kesehatan Warga Miskin

Kompas.com - 23/08/2013, 06:40 WIB
Ilustrasi KONTAN/AHMAD FAUZIEIlustrasi
|
EditorLusia Kus Anna

Kompas.com - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 19,3 triliun untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yaitu peserta JKN fakir miskin dan orang tidak mampu.

Menurut Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan, Usman Sumantri, pada kelompok penerima bantuan iuran atau yang sebelumnya adalah warga yang ditanggung dengan Jamkesmas atau Jamkesda, pemerintah menganggarkan Rp 19.225 perorang perbulan selama setahun.

Sedangkan pekerja yang memiliki pemasukan tetap, iuran JKN 2014 adalah sebesar 5 persen dari pendapatan yang tidak kena pajak. Dari jumlah tersebut, 2 persen ditanggung pekerja dan 3 persen dibayarkan perusahaan atau pemberi kerja.

Jumlah iuran yang dibayarkan itu bisa menanggung pekerja, istri, dan tiga orang anaknya.

Sedangkan untuk pekerja non penerima upah mendapatkan porsi yang berbeda. Pekerja non penerima upah adalah, orang yang bekerja namun tidak memiliki pendapatan tetap misal pedagang asongan, supir angkutan umum, atau kuli. Iuran pekerja ini ditentukan dengan nilai nominal, bukan berdasarkan persentase.

"Nantinya para pekerja non penerima upah, hanya menanggung dirinya sendiri. Tidak seperti pekerja penerima upah. Nilai nominal ini belum kami tentukan," kata Usman.

Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan Supriyantoro mengemukakan, setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan, dan untuk menjadi peserta, mereka harus membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang terdekat

Peserta JKN bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan sistem rujukan, dimulai dari puskesmas atau klinik yang ditunjuk, baru kemudian dirujuk ke rumah sakit daerah jika penyakitnya tidak dapat dilayani di tingkat layanan primer.

Dalam program JKN ini, para peserta juga boleh meminta pindah puskesmas atau rumah sakit jika merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan, sehingga setiap layanan kesehatan yang menjadi mitra pemerintah dapat meningkatkan mutu pelayanannya.

"Instansi kesehatan yang dinilai baik akan dicari masyarakat dan dibayar pemerintah," kata Supriyantoro.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X