Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/11/2013, 18:15 WIB
Rosmha Widiyani

Penulis


KOMPAS.com - 
Meski jumlah pasiennya sangat banyak, pemerintah optimistis biata perawatan penyakit diabetes tidak akan membuat BPJS selaku pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional 2014 bangkrut.
 
Diabetes merupakan salah satu penyakit pembunuh di Indonesia bersama stroke dan penyakit jantung koroner. Di tataran dunia, Indonesia menempati peringkat ketujuh penderita diabetes terbanyak pada 2012. Hanya membutuhkan waktu 3 tahun setelah pada 2009 menempati peringkat kesembilan.
 
Kendati begitu, Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Ali Ghufron Mukti mengatakan, biaya perawatan diabetes tidak akan membuat pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional jebol.
 
"Kita sudah perhitungkan semua risiko yang ada. Pembayaran JKN 2014 menggunakan sistem paket yang disebut INA-CBG's. Jika biaya pemeriksaan lebih dari paket yang ditentukan, maka pasien harus membayar sendiri sisanya," ujarnya pada Kongres ASEAN Federation of Endocrine Societies (AFES) 2013 di Jakarta pada Kamis (14/11/13).
 
Meski tak menyebut angka, Ali mengatakan, harga paket tersebut hanya berlaku untuk terapi dan pengobatan standar. Keduanya hanya bisa menanggukangi bila diabetes belum memasuki tahap lanjut. Diabetes yang sudah parah tidak bisa ditanggulangi dengan paket JKN 2014, dan menyaratkan pasien membayar lebih.
 
Untuk mencegah hal itu terjadi, pasien harus mematuhi semua saran pengobatan dari dokter. Pasien juga harus mengubah gaya hidup yang meliputi kebiasaan makan, tidur, bekerja, dan olahraga menjadi lebih seimbang. Hal ini untuk menjaga level gula darah dalam tubuhnya tetap stabil, sehingga tidak membahayakan kesehatan tubuhnya.
 
Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mengalami atau baru memasuki pra-diabetes, diharapkan segera memperbaiki gaya hidupnya. Kebiasaan yang lebih sehat akan mestabilkan gula darah dan mencegah resistensi insulin, yang menjadi awal mula diabetes.
 
Ali juga membantah bila diabetes yang mendapat porsi di JKN 2014, berkesan menomorsatukan kuratif dibandingkan promotif.
 
"Itu tidak benar. Seluruh upaya yang dilakukan selalu dibarengi promotif dan preventif. Untuk JKN 2014 kita mendorong promotif-preventif, yang dilakukan melalui pos pembinaan terpadu (posbindu)," ucapnya.
 
Hal senada dikatakan pemerhati kesehatan masyarakat, dr. Kartono Muhammad. Menurutnya sangat wajar bila pemerintah mengcover seluruh penyakit yang ada di masyarakat, termasuk diabetes. Namun ada perlakuan tertentu yang harus diterapkan, supaya kantong pemerintah tidak kembang-kempis.
 
"Tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia sakit diabetes pada saat bersamaan. Sisa uang yang tidak digunakan untuk pembiayaan, dipakai untuk upaya promotif-preventif. Upaya ini terus dilakukan dengan berkesinambungan, sehingga upaya kuratif bisa beriringan dengan promotif-preventif," kata Kartono pada KOMPAS Health. Uang yang tidak digunakan untuk pembiayaan, tambah Kartono, tidak diperkenankan untuk investasi lain di luar kesehatan misalnya membangun jalan.
 
Dengan sistem ini, jumlah penderita diabetes bisa ditekan. Namun di saat bersamaan penderita juga mendapat pengobatan, sesuai haknya. Kendati begitu, Kartono memperingatkan untuk selalu mendahulukan promotif-preventif dibanding kuratif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com