Kompas.com - 09/01/2014, 20:21 WIB
|
EditorAsep Candra

KOMPAS.com
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menilai wajar bila sebagian masyarakat belum mengerti aturan dan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini justru menjadi pemicu dilakukannya sosialisasi lebih menyeluruh hingga level dasar.
 
"Dalam sosialisasi pasti ada yang mengerti dan tidak. Untuk sosialisasi di wilayah kita terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Apalagi beberapa daerah sudah punya jaminan kesehatan sendiri, yang nantinya akan bekerja sama dengan BPJS," kata Kepala Humas PT. ASKES (Persero) penyelenggara BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, Kamis (9/1/2013) di Jakarta.
 
Sosialisasi ini, menurut Humaidi, sudah berjalan sukses. Terbukti dengan jumlah total peserta mandiri BPJS yang sudah mencapai 83.027 jiwa sampai Kamis (9/1/2014). Dari jumlah tersebut sebanyak 76.817 peserta berobat ke fasilitas kesehatan primer, sementara sebanyak 13.959 orang dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan.
 
Jumlah tersebut, kata Irfan, didominasi kalangan yang memang memerlukan asuransi sosial untuk kesehatan. Salah satunya adalah pekerja bukan penerima upah (PBPU). PBPU adalah kalangan pekerja yang bekerja di luar kontrak. Mereka bekerja mandiri dan menanggung sendiri risiko dari pekerjaannya, misal pedagang asongan.
 
Irfan menambahkan untuk tahun 2014, road map target peserta BPJS adalah kalangan pekerja. Terutama yang belum mendapat asuransi kesehatan sebelumnya, semisal dari ASKES atau JAMSOSTEK. Sedangkan pada 2013 road map peserta adalah kalangan pemilik asuransi pemerintah misal ASKES dan asuransi milik TNI/POLRI.
 
"Saat ini peserta terbanyak memang dari kalangan pekerja formal dibanding PBPU. Namun di 2014 kita akan berusaha supaya target yang diinginkan tercapai. Hal ini tentu saja mungkin apalagi melihat animo masyarakat yang sangat besar," kata Irfan.
 
Pekerja formal adalah pekerja yang terikat kontrak, atau disebut juga pekerja penerima upah (PPU).
 
Irfan mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir pada pelayanan kesehatan yang tersedia di JKN. Pelayanan akan diberikan maksimal bila peserta mentaati aturan yang diterapkan, yaitu sistem rujuk. Kondisi peserta juga harus masuk dalam daftar paket INA-CBG's atau layanan kesehatan primer.
 
"Kalaupun beda, hanya dalam pelayanan saja. Kalau di KJS misalnya bisa di puskesmas, maka di JKN harus di rumah sakit. Untuk rumah sakit, masyarakat bisa memilih 900 rumah sakit swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS," kata Irfan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.