Sistem Pemantauan Penyakit Lemah

Kompas.com - 04/12/2015, 15:30 WIB
EditorLusia Kus Anna
JAKARTA, KOMPAS — Kasus kematian puluhan anak berusia di bawah lima tahun atau balita di Papua mencerminkan lemahnya sistem pemantauan dan respons terhadap masalah kesehatan di daerah, terutama di daerah terpencil. Karena itu, daerah perlu mengintensifkan pemantauan penyakit disertai respons cepat atas berbagai kasus itu.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Laksono Trisnantoro, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/12), mengatakan, tiap kota/kabupaten perlu memiliki sistem surveilans dan respons. Dalam sistem itu, daerah memantau kematian dan penyakit disertai respons cepat atas kasus itu.

"Idealnya, ada ahli epidemiologi di tiap kota atau kabupaten, tetapi jumlah ahli itu terbatas," ucap Laksono. Banyak daerah dengan sistem surveilans dan respons lemah, tak hanya di Papua. Bahkan, di sejumlah daerah di Jawa, surveilans dan respons pada soal kesehatan lemah.

Sulit diakses

Saat dihubungi terpisah, spesialis kesehatan Wahana Visi Indonesia (WVI) di Papua, dr Michael Bantung, menjelaskan, pendataan dan pelaporan menjadi masalah di Papua.

"Masalah pelaporan data terkait kesulitan akses. Daerah pesisir lebih terjangkau dibandingkan pegunungan. Di sejumlah daerah, data puskesmas masuk kabupaten setelah terkumpul 6 bulan atau satu tahun lebih dulu," ujarnya.

Kabupaten Nduga, tempat kasus kematian puluhan anak balita, hanya dijangkau dengan pesawat. Daerah binaan WVI yang lemah pendataan dan pelaporan di antaranya Jayawijaya, Tolikara, dan Lanny Jaya sehingga memicu keraguan kevalidan data yang terhimpun di provinsi.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan M Subuh menjelaskan, Puskesmas Mbuwa, Kabupaten Nduga, Papua, tak mencatat kematian anak balita. Akibatnya, tim Kemenkes sulit mengusut kebenaran informasi kematian 31 anak balita di daerah itu.

"Seharusnya puskesmas mendata. Ini kegagalan dan harus dibenahi. Rentang kendali pemerintah ke Puskesmas Mbuwa jauh sekali," ujarnya, di Yogyakarta, kemarin.

Di Puskesmas Mbuwa, ada 4 tenaga kesehatan, terdiri dari 1 dokter, 2 perawat, dan 1 bidan. Namun, mereka tak berperan optimal karena jarak antardesa jauh dan kondisi geografis amat berat. Di sisi lain, sebagian warga Mbuwa menganggap gejala yang muncul bukan penyakit karena belum parah.

Itu menyebabkan pencatatan kematian anak balita tak berjalan, termasuk pelaporan dari desa ke puskesmas. Karena itu, tim Kemenkes sulit mendapat data valid. Kematian anak balita yang diketahui tim itu adalah kasus tahun lalu hingga 4 bulan lalu.

Sementara tim kedua Kemenkes tiba di daerah itu dan akan melayani kesehatan dasar serta mengambil lagi spesimen. Hasil uji laboratorium atas spesimen menemukan virus pneumococcus dan Japanese encephalitis.

Menurut Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Pretty Multihartina, semua spesimen dari Mbuwa diperiksa di Balitbangkes. (JOG/ADH)


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X